DEPOK– Keberadaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Sleman ternyata cukup diminati warga. Terbukti, tingkat hunian rata-rata mencapai 80 persen dari total 861 ruangan yang tersebar di empat rusunawa. Yakni, Jongke, Dabag, Gemawang, dan Mranggen.
Hingga kemarin (10/4) tercatat ada 2.408 orang penghuni. Ternyata, dari jumlah itu 20 persen di antaranya bermasalah secara administratif.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Rusunawa, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Sleman Ahmad Sarbini membenarkan hal itu. “Saat ini sedang saya benahi pelan-pelan. Ini demi kenyamanan para penghuni,” ungkapnya kemarin.
Menurut Sarbini, penertiban tidak bisa dilakukan secara frontal. Dia harus mengkroscek satu per satu penghuni berdasarkan database. Dari situlah dia mengetahui bahwa ada penghuni rusunawa yang menyewa bukan dari pengelola secara langsung. Tapi pindah tangan dari pihak lain yang terdaftar sebagai penghuni.
Padahal, ketentuannya, penghuni haruslah orang yang namanya terdaftar di database pengelola rusunawa. “Ini jelas melanggar aturan. Setelah kami cek, ternyata penyewa pertama tergolong orang mampu,” bebernya. Regulasi berdasarkan Peraturan Bupati Sleman No 25/ 2007 tentang Pengelolaan Rusunawa.
Itu hanya salah satu bentuk pelanggaran administrasi. Ada juga penghuni resmi yang terdaftar namun memiliki gaya hidup yang tak mencerminkan ketentuan bagi penghuni. Misalnya, punya mobil baru atau pengusaha. Bahkan pernah ada ruangan yang dihuni pasangan tanpa ikatan pernikahan. Atau seorang wanita tanpa suami.
Penghuni semacam itulah yang diimbau kesadaran masing-masing untuk keluar dari rusunawa. “Apalagi yang statusnya isteri ke dua. Yang demenan saja ada. Mereka sudah keluar atas inisiatif sendiri setelah kami peringatkan,” ungkap Sarbini blak-blakan.
Selama tiga bulan pertama menjabat kepala UPT, Sarbini mengaku telah mengeluarkan empat penghuni rusunawa Jongke dan 2 orang di Dabag.
Sesuai aturan, penghuni harus berkeluarga, dibuktikan dengan surat nikah. Kendati begitu, janda cerai mati atau talak diperkenankan menghuni rusunawa. Itu dengan alasan kemanusiaan.
Penghuni harus berpenghasilan rendah (dibawah Rp 3 juta per bulan) dan belum punya rumah. “Calon penghuni harus berhadapan langsung dengan pengelola saat penandatanganan perjanjian kontrak. Jika orang lain yang hadir, coret dari daftar,” tandasnya.
Tiap penghuni diperbolehkan menyewa rusunawa selama 3 tahun. Jika selama itu tetap belum punya rumah, boleh memperpanjang masa sewa sebanyak dua kali.
Tiap perpanjangan dibatasi setahun. Jika lima tahun tetap belum mampu beli atau membangun rumah, pengelola akan melakukan verifikasi dan cek ulang mengenai kondisi penghuni bersangkutan. ” Kami juga kedepankan rasa sosial. Bisa saja mereka perpanjang lagi,” ucapnya.
Sarbini meyakini, penghuni yang mengalami peningkatan penghasilan akan tampak dari gaya hidup. Nah, dari situ pengelola bisa menentukan keberlanjutan sewa. “Setelah dicek ternyata mampu, ya harus diputus kontrak,” tegasnya.
Menurut Sarbini, kesalahan administrasi tak semata-mata murni keliruan penghuni. Dia menduga itu terjadi lantaran saat awal pemanfaatan rusunawa, persoalan administrasi terlalu lunak. Sarbini berharap, sisa penghuni yang tak memenuhi ketentuan administrasi segera mengurus pada pengelola. Atau keluar atas kesadaran sendiri.
Ari Santoso,37, salah seorang penghuni rusunawa Jongke, mengaku nyaman tinggal di bangunan yang merupakan bantuan Kementerian PU itu. Belum setahun dia menghuni sudah mengajukan keluar. Dengan alasan pindah dinas di Solo. “Ini kemauan sendiri karena saya sudah punya rumah,” ujar karyawan koperasi itu.(yog/din)

Breaking News