Wakili Warga, Pertanyakan Program Padat Karya

Seorang diri, warga Desa Kemutuk mendatangi kantor kepala desanya. Ia ingin meminta keadilan, atas program padat karya yang ada. Seperti apa tuntutannya? Berikut liputannya.
Adidaya Perdana, MUNGKID
Seorang warga Desa Kemutuk, Kecamatan Tempuran mendatangi kantor Kepala Desa Kemutuk, kemarin siang (8/10). Pria yang bernama Romlan ini menemui kepala desa dan perangkat Desa Kemutuk. Kedatangannya untuk menanyakan kejelasan program padat karya.
Romlan mengaku, dirinya memang berniat mendatangi kantor kepala desa, karena dimintai sejumlah orang. Menurut Romlan, program padat karya dinilai tidak ada kejelasan, terkait dengan pelaksanaan di lapangan. Terutama soal penerimaan uang bagi mereka yang ikut mengerjakan.
“saya datang untuk mempertanyakan hal itu. Warga bertanya-tanya, kenapa tidak dibayar. Padahal proyek serupa tahun sebelumnya, mereka juga dibayar. Warga juga tanda tangan, tetapi kenapa tidak terima uang,” ungkap Romlan di hadapan Kepala Desa Kemutuk Maftukhan dan dan sejumlah perangkat lainya.
Dalam kesempatan tersebut, ia memberanikan diri menanyakan program tersebut. Ia mengaku mendapat dorongan dari warga. Warga sepakat membubuhkan tanda tangan untuk menanyakan program yang diwakilkan Romlan tersebut.
Romlan menambahkan, dana untuk upah pekerja proyek sekitar Rp 105 juta. Adapun yang dimasukkan SPJ, sejumlah Rp 60 ribu x 80 orang x 20 hari. Tenaga kerja riilnya warga desa secara bergiliran, sekitar 20 hari sampai sebulan lamanya.
”Yang menjadi pertanyaan, kenapa para pekerja tidak mendapat upah. Di desa lain, ada bayaran. Kenapa di sini tidak dibayar,” protesnya.
Kades Kemutuk Maftukhan menjelaskan, desa tersebut mendapat proyek padat karya selama dua tahun terakhir. Pada 2013, mendapat bantuan dana sebesar Rp 150 juta. Sedangkan tahun ini, sebesar Rp 126 juta. Bantuan dana ini untuk membangun jalan tembus berupa cor blok menuju Kecamatan Kaliangkrik.
Pada proyek Padat Karya 2013, setiap pekerja mendapat upah Rp 25 ribu per hari. Sedangkan Padat Karya 2014, pekerjanya tidak mendapat upah. Alasannya, volume pembangunan jalannya lebih panjang. Sementara dana yang ada lebih sedikit.
“Sasaran pembangunannya jalan yang sama. Itu jalan utama dari Kemutuk ke Kaliangkrik,” ungkapnya.
Program Padat Karya 2013 membangun jalan sepanjang 500 x 2,5 meter. Sedangkan tahun ini, 600 x 2,5 meter. Bentuk pekerjaannya adalah betonisasi jalan, yang sebelumnya berupa jalan makadam. Lokasinya di tengah hutan Desa Ketangi, Kecamatan Kaliangkrik.
“Proyek tersebut saya yang mencari, tetapi lokasinya di desa lain,” katanya.
Maftukhan melanjutkan, masalah pengupahan bagi pekerja proyek padat karya sudah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Mungkid. Ia menjalankan proyek seperti apa adanya. Soal tidak dibayarnya para tenaga kerja, semula sudah disepakati para pekerja proyek tersebut.
Ia mengakui, pihak desa membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) pengupahan, meski sebenarnya pekerja tidak terima honor.
“Saya cuma berharap hak-hak masyarakat bisa diberikan. Kalau upah hari orang kerja (HOK) 2013 sebesar Rp 40 ribu – Rp 50 ribu per orang per hari, seharusnya HOK 2014 sebesar Rp 60 ribu – Rp 70 ribu per orang per hari,” katanya.(*/hes/jiong)

Boks