RADARJOGA.CO.ID – Jogja-Rabu, 26 April 2017 kemarin berlangsung kegiatan Temu Teknis Operator SIMKADA. Acara ini diselenggarakan dari tanggal 25-28 April 2017 di University Club UGM. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Perizinan dan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ir. Saifuddin MMA.

Kegiatan ini dihadiri oleh 68 peserta dari perwakilan 17 provinsi di Indonesia. Peserta merupakan perwakilan dari petugas operator yang telah diusulkan oleh masing-masing daerah. “Saat ini SIMKADA sudah diberlakukan di 16 provinsi di seluruh Indonesia,” ungkap Muhammad Idnillah, Kasubdit Harmonisasi dan Perizinan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Komitmen dan implementasi terus digalakkan untuk menunjang program agar terus berjalan secara lancar.

Sebelum SIMKADA ini terbentuk data yang ada belum akurat, semua dilakukan secara manual. Tahun 2015, aplikasi SIMKADA ini sudah terbentuk dan dilakukan uji coba di beberapa daerah. Tahun 2016 sudah dilengkapi dengan pedoman dan dilakukan secara bertahap. Saat ini, Tahun 2017 sudah ada review dan evaluasi terkait program SIMKADA yang sudah berjalan di beberapa daerah.

Perizinan kapal untuk di Indonesia saat ini dalam jangka waktu 1 tahun. Penetapan SIMKADA ini tentu melalui tahapan dan proses yang panjang. SIMKADA ini dibuat untuk basis penting penentu kebijakan perizinan dan pengelolaan sumber daya ikan. Oleh karena itu diharapkan adanya kerjasama yang terjalin antar pemerintah pusat yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Dinas Provinsi yang menangani perizinan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Menurut Saifuddin, ” Yang terpenting sumber daya ikan (SDI) karena ikan akan habis sehingga perlu dibatasi dengan regulasi dan sistem seperti SIMKADA ini”. Selain itu harapan SIMKADA di masa mendatang antara lain adanya integrasi izin nasional, SIUP beberapa kapal yang ada, dan penerapan alokasi izin tertata dengan baik.

Selain itu juga ada kendala yang dihadapi selama program ini diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Upaya dan solusi yang diharapkan oleh semua pihak agar tidak ada pergantian SDM secara mendadak sehingga dari pemerintah pusat ada guide. Syaifuddin menambahkan bahwa saat ini belum ada pendataan terkait kapal-kapal kecil yang biasanya berada di daerah. Oleh karena itu sosialisasi ke nelayan juga akan dilakukan, namun untuk saat ini fokus pelatihan untuk para pegawai pemerintah daerah khususnya dalam hal perizinan dan kenelayanan.

Sebagai tindak lanjut perizinan kapal perikanan tangkap khususnya kapal dengan izin daerah perlu adanya penataan perizinan kapal perikanan tangkap baik di pusat (>30 GT) ataupun di daerah (<30 GT). Solusi untuk program SIMKADA khususnya bagi pemerintah daerah dan nelayan yaitu untuk mempermudah masyarakat yang akan mengakses data terkait ikan maupun kapal. SIMKADA ini dibentuk lebih ke arah based paperless dan berbasis online. Penerapan aplikasi ini bagi pengguna atau pemilik kapal dapat melaksanakan proses izin tanpa harus ke lokasi sehingga cukup on-line yang disebut E- Services (Elektronik Service) sudah secara cepat diproses dan tanpa harus mengantri lama. Motto yang selalu digalakkan oleh tim perizinan yaitu transparan, mudah, cepat, dan seragam (Tim DJPT KKP).

Target Tahun 2017 ini diharapkan harus tercapai sampai 100% sehingga Indonesia mempunyai basis data kapal dan sumber daya ikan yang sudah ada di aplikasi SIMKADA. Daerah juga lebih diuntungkan sehingga harapannya produksi ikan akan meningkat lebih banyak,” tutup Saifuddin, setelah membuka secara resmi dan mengisi materi kegiatan temu teknis operator di UC UGM. (*)

Bisnis