JOGJA – Selama 2015 ini, Kantor Wilayah Direkto-rat Jendral Pajak (DJP) DIJ ditargetkan realisasi pe-nerimaan pajak sebesar Rp 4,514 triliun. Tapi hingga akhir Mei, realisasi penerimaan pajak di Kanwil DJP DIJ baru mencapai Rp 1,104 triliun atau baru men-capai 24,46 persen dari target.Berdasarkan data dari Kanwil DJP DIJ, hingga akhir Mei 2015 lalu, kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jogja menjadi yang terbaik dengan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 455,476 miliar atau 24,94 persen dari target sebesar Rp 1,826 triliun. Selanjutnya KPP Prtama Sleman yang sudah berhasil mengumpulkan realisasi pajak sebesar Rp 393,546 miliar atau 24,78 persen dari target Rp 1,588 triliun. “KPP lainnya rata-rata capaianya juga baru sekitar 20 persen,” ujar Ke-pala Pelayanan dan Penyuluhan Humas DJP DIJ Ayu Norita Wuryansari (2/6)Ayu menambahkan, dari jenis pajak, hingga akhir Mei 2015 lalu, porsi terbesar penerimaan berasal dari PPh pasal 21, yang mencapai Rp 297,851 miliar atau mencapai 30,4 persen dari target tahun ini sebesar Rp 979,815 miliar. “Tapi kalau untuk capaian yang terbesar dari PPh 25/29 orang pribadi (OP) dan badan yang sudah mencapai sekitar 65 persen serta 37 persen,” terangnya.
Selain itu, lanjut Ayu, Potensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di DIJ sebenarnya sangat ting-gi. terbukti berkontribusi hingga 80 persen bagi penerimaan pajak. Namun potensi pajak dari UM-KM tersebut belum tergarap maksimal. Untuk itu DJP DIJ meluncurkan program Business Develop-ment Services (BDS) guna memfasilitasi pendam-pingan UMKM. “Kami mencoba mengembangkan pola pembinaan pada UKM di DIJ. Jadi tidak sema-ta-mata kejar pajak, kami juga membantu mengembang-kan usaha mereka dan menghubungkan dengan lembaga pembiayaan,” terangnya.Kanwil DJP DIJ juga sudah melakukan tahap per-tama program BDS tersebut dengan menggandeng Bank BRI dan pengusaha lokal. program di DIJ ter-sebut sekaligus menjadi pilot project program BDS dari 12 Kanwil DJP di Indonesia. Menurut dia, 80 persen wajib pajak di DIJ berasal dari UMKM yang beromzet di bawah Rp 4,8 mi-liar. Hampir 80 persen penerimaan pajak DIJ berasal dari UMKM. “Hanya yang menjadi masalah UM-KM yang selama ini belum aktif kemudian tidak terdaftar di pajak masih banyak sekali. Sebanyak 86 ribu UMKM terdaftar sebagai WP di Kanwil DJP DIJ, namun hanya 17 ribu UMKM yang me-menuhi kewajibannya sedangkan sisanya belum,” jelasnya. (pra/jko/ong)

Bisnis