Ketetapan Iuran Dana Pensiun Berbeda Tiap Perusahaan

SLEMAN – Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS, telah menetapkan bahwa jaminan pensiun menjadi salah satu program jaminan sosial yang bersifat wajib. Peserta program jaminan pensiun bersifat mandatory bagi setiap pekerja di Indonesia.
Dewan Pimpinan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Gatut Subadio menyatakan pemberi kerja wajib mengikutsertakan pekerjanya pada program pensiun yang dikelola BPJS ketenagakerjaan.
“Konsekuensinya adalah kewajiban karyawan maupun pemberi kerja membayar iuran sebagai sumber utama kewajiban pembayaran,” jelas Gatut usai menghadiri acara seminar nasional dengan tema Meningkatkan Peran dan Kinerja Dana Pensiun Pemberi Kerja dalam Era Sistem Jaminan Sosial Nasional, di Royal Ambarrukmo Jogjakarta, Kamis (25/9).
Hanya saja, jelas Gatut, BPJS Ketenagakerjaan direncanakan efektif menyelenggarakan program jaminan pensiun paling lambat 1 Juli 2015 mendatang. Dia menjelaskan saat ini baru 3,5 juta pekerja yang memiliki jaminan pensiun dengan aset kelola Rp 171,8 triliun dan dikelola oleh 245 dana pensiun.
Gatut mengungkapkan jumlah institusi dana pensiun terus berkurang. Meski jumlahnya terus berkurang total aset dan total investasi dana pensiun terus mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2013, terangnya, total aset dana pensiun (Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan) sebesar Rp 49,6 triliun dengan total investasi sebesar Rp 47,4 triliun. Sedangkan pada akhir Juni tahun ini, total aset sebesar Rp 171,8 triliun. “Selain itu total investasi juga meningkat sebesar Rp 165,9 triliun,” ungkapnya.
Dia mengungkapkan pada tahun 2003 jumlah institusi dana pensiun tercatat sebanyak 336 lembaga. Sedangkan pada Juni 2014 jumlahnya berkurang hanya tinggal 265 lembaga. “Berkurangnya jumlah institusi tersebut disebabkan lembaga dana pensiun tersebut dibubarkan pendiri dengan alasan efisiensi atau pendiri dana pensiun bubar serta merger lalu diakuisisi,” terangnya.
Sementara itu, Direktur Utama Manulife Indonesia Legowo Kusumonegoro mengatakan para pekerja tidak bisa mengandalkan pendapatan jaminan pensiun hanya dari tempat kerja atau pemerintah. Sebab hasil dana pensiun selama mengikuti iuran Jamsostek maupun BPJS jumlahnya terbilang kecil.
Dia menjelaskan setiap perusahaan memiliki ketetapan iuran dana pensiun yang berbeda-beda. Diungkapkan bila pekerja hanya mengikuti Jamsostek saja hasil pensiun yang didapat hanya 18 persen saja. Sedangkan hasil yang didapat dari pengelola dana pensiun besarnya sebesar 20 persen.
“Kalau kita hanya mengharapkan dana pensiun saja, dimungkinkan kita tidak akan cukup menghidupi sisa hari setelah pensiun bila tidak kembali bekerja,” terangnya.
Maka dari itu, terangnya, pekerja jangan hanya berharap dari dana pensiun BPJS, Jamsostek, maupun program pensiun pemberi kerja. Dia mendorong agar pekerja berani berinvestasi untuk menyiapkan pensiun. “Harapan yang bisa dilakukan adalah berinvestasi, baik melalui reksadana, saham, properti maupun investasi emas,” jelasnya. (bhn/ila)

Bisnis