RADAR JOGJA - Komisi C DPRD Bantul merespons positif pencanangan gerakan Bantul Bebas Sampah 2025 (Bersama). Pencanangan yang digagas Pemkab Bantul itu sejalan dengan target yang dipatok pemerintah pusat. Yakni, Menuju Indonesia Bersih dan Bebas Sampah 2025.
"SEHINGGA, gerakan ini harus diperjuangkan bersama," jelas Ketua Komisi C DPRD Bantul Dwi Kristiantoro ST di ruang kerjanya kemarin (5/12).
Pencanangan gerakan Bantul Bersama telah berjalan setahun. Gerakan ini dicanangkan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih 12 Oktober 2021. Namun, politikus PDI Perjuangan ini melihat, keseriusan pemkab dalam setahun pertama pencanangan belum begitu tampak.
"Ini bisa dilihat dari anggaran yang dialokasikan untuk DLH (dinas lingkungan hidup) pada APBD 2022. Tidak ada tambahan," ucapnya.
Dwi menegaskan, pencanangan gerakan ini harus dibarengi dengan keseriusan anggaran. Itu untuk menyokong berbagai program kegiatan yang dibutuhkan demi kesuksesan gerakan Bantul Bersama.
"Kalau tidak ada tambahan anggaran, ya, sama saja jalan di tempat," ujarnya.
Kendati begitu, politikus yang tinggal di Kalurahan Patalan, Kapanewon Jetis, ini mengakui tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) belakangan mulai berpihak dengan gerakan Bantul bersama. Indikatornya, anggaran untuk penanganan sampah ditambah pada APBD 2023. Meski, penambahan itu datang di masa injury time pembahasan rancangan APBD 2023.
"Tapi, proses penambahannya tetap sesuai dengan prosedur pembahasan," ungkapnya.
Dwi menyebut, anggaran untuk DLH pada APBD 2023 semula dialokasikan sekitar Rp 33 miliar. Kemudian ditambah menjadi Rp 38 miliar.
"Ada tambahan Rp 5 miliar," sebutnya.
Dibanding organisasi perangkat daerah lain, Dwi tak memungkiri bahwa anggaran yang dialokasikan untuk DLH tampak besar. Namun, beban kebutuhan OPD yang terletak di Kompleks Pemda II Manding itu memang cukup berat. Untuk belanja pegawai PNS dan pegawai harian lepas (PHL), misalnya, sekitar Rp 16 miliar.
"Karena PHL-nya sangat banyak," ucapnya.
Meski hanya bertambah Rp 5 miliar, Dwi menganggap sangat membantu. DLH akhirnya bisa merealisasikan pembangunan dua unit intermediate treatment facility (ITF) sekaligus. Yakni di Kapanewon Kasihan dan Banguntapan. Harapannya, keberadaan dua unit ITF itu kelak sanggup mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan.
"Karena setelah Maret 2023 kemungkinan besar kondisi TPST Piyungan sudah overload," jelasnya.
Terkait lokasi dua unit ITF, kata Dwi, sengaja dipilih Kapanewon Kasihan dan Banguntapan. Pertimbangannya, dua kapanewon itu padat penduduk. Jumlah produksi sampahnya jauh lebih besar dibanding kapanewon lain.
"Kalau di Kapanewon Sewon sudah ada BUMKal milik Kalurahan Panggungharjo yang menangani sampah," katanya.
Sebagai mitra kerja DLH, Dwi menegaskan, Komisi C berkomitmen mendukung pencanangan gerakan Bantul bersama. Terutama pengalokasian anggaran untuk berbagai program penanganan sampah. Sebab, pencanangan gerakan Bantul bersama juga untuk mendukung target pemerintah.
Menurut Dwi, target yang dipatok pemerintah pusat dalam program Menuju Indonesia Bersih dan Bebas Sampah 2025 sangat berat. 100 persen sampah harus tertangani dengan baik dan benar. Ukurannya, 70 persen sampah tertangani. Lalu, pengurangan sampah mencapai 30 persen.
Lalu, bagaimana pengelolaan sampah di Bantul sekarang? Politikus yang tinggal di Kalurahan, Dwi menyebut pengelolaan sampah baru sekitar 40 persen. Sebanyak 60 persen di antaranya masih dibuang ke TPST Piyungan.
Jadi, Kabupaten Bantul masih harus mengejar di angka 70 persen dalam urusan pengelolaan sampah. (*/zam)
Editor : Editor Content