POLITIKUS yang berangkat dari Daerah Pemilihan Bantul II (Banguntapan - Piyungan) ini di periode pertamanya berada di Komisi D. Yang bermitra dengan beberapa OPD besar. Salah satunya dinas pendidikan pemuda dan olahraga (disdikpora). Karena itu, Agus Sofwan memilih menyoroti persoalan-persoalan yang dihadapinya sehari-hari.
"Seperti kesejahteraan guru," kata Agus Sofwan, sapaannya, memulai obrolan saat ditemui di kantornya pekan lalu.
Agus Sofwan bersama dengan anggota Komisi D kerap menemui sejumlah perwakilan guru honorer. Mayoritas mengeluhkan kecilnya honor. Lantaran tidak sedikit di antara guru honorer yang masih mendapatkan honor di bawah Rp 500 ribu.
"Mereka mengabdi di sekolah negeri," ucapnya.
Meski mengajar di sekolah negeri, Agus Sofwan menegaskan, itu bukan jaminan. Pun dengan lamanya masa pengabdian. Sebab, Honor yang diterima guru honorer berasal dari BOSDA (bantuan operasional sekolah daerah). Sehingga kemampuan finansial sekolah negeri tidak bisa diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru swasta.
"Kecuali nilai BOSDA-nya ditambah," katanya.
Menurutnya, satu-satunya solusi memang hanya dengan menambah besaran BOSDA per siswa. Kendati begitu, penambahan BOSDA bukan perkara mudah. Lantaran kemampuan keuangan daerah terbatas.
"Ibaratnya, kemampuan fiskal Pemkab Bantul itu kayak orang memakai sarung. Ditarik ke atas yang bagian bawah kelihahatan. Sebaliknya, jika diturunkan bagian atas yang tampak," ungkapnya.
Karena itu, Agus Sofwan berpendapat upaya meningkatkan guru honorer membutuhkan komitmen bersama. Tidak hanya disdikpora maupun Komisi D. Melainkan juga beberapa OPD lain. Seperti badan pengelolaan keuangan pendapatan dan daerah serta badan perencanaan pembangunan.
"Semua sumber potensi (pendapatan daerah) harua dimaksimalkan lagi," tegasnya.
Berbeda dengan sekolah negeri, Agus Sofwan melihat, kesejahteraan guru honorer yang mengabdi di lembaga pendidikan swasta cenderung tidak ada masalah. Terutama sekolah swasta unggulan.
"Karena mereka (yayasan swasta) bisa menarik iuran dari siswa atau orangtua," ujarnya.
Idealnya, Agus Sofwan berpendapat honor guru honorer setidaknya setara dengan upah minimum kabupaten. Agar guru bisa fokus mengajar dan mendidik siswa. Dengan begitu, kualitas pendidikan juga terkerek naik.
Masih di lingkungan disdikpora, Agus Sofwan membeberkan, pemberian reward bagi atlet berprestasi juga masih jauh dari harapan. Apresiasi terhadap atlet yang mengharumkan nama Bumi Projotamansari di dunia olahraga sangat kurang.
Politikus yang tinggal di Kapanewon Banguntapan ini berpendapat atlet berprestasi seharusnya memperoleh apresiasi yang layak. Terutama besaran bonusnya. Juga, garansi pekerjaan ketika atlet kelak sudah pensiun. Itu untuk memagari sang atlet dari godaan bergabung dengan daerah lain.
"Juga, agar pembinaan olahraga bisa berkelanjutan. Sehingga prestasi Kabupaten Bantul bisa lebih baik lagi," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Agus Sofwan juga menyoroti tingginya angka pengangguran. Sebab, tingginya angka itu tidak sinkron dengan banyaknya peluang pekerjaan. Banyak perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Namun, serapan lowongan itu cukup rendah.
"Antara kebutuhan perusahaan dengan kemampuan lulusan masih kurang," paparnya.
Karena itu, Agus Sofwan mendorong dinas tenaga kerja dan transmigrasi menyusun formulasi baru. Dengan meningkatkan skill siswa. Agar siswa bisa langsung diterima perusahaan ketika lulus. (zam)
Editor : Editor Content