BANTUL - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bantul berupaya melakukan sejumlah perbaikan dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin.
Termasuk melakukan identifikasi data agar menjadi lebih baik. Hal tersebut agar program-program nantinya dapat menyasar ke penerima program dengan tepat.
Kepala Dinsos Bantul Gunawan Budi Santoso mengatakan, jangan sampai program bansos tersebut salah sasaran atau tidak tepat.
Sehingga orang yang sebenarnya murni harus diberikan bansos justru tidak mendapatkannya. Misalnya kategori lansia tunggal dan sudah tidak produktif.
Jika kategori tersebut diberikan program pemberdayaan, maka dirasa tidak akan berjalan.
Sehingga harus ada pemilahan program yang benar-benar bisa menyasar antara program pemberdayaan dan program pengurangan beban pengeluaran.
“Ini harus benar-benar baik. Tentunya harus ada validasi soal itu,” katanya, Selasa (21/11).
Gunawan mengungkapkan, memang ada sejumlah warga yang tidak tergolong miskin, namun mendapatkan bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Ia menyebut, hal itu saat ini sudah mulai terkoreksi. Dengan adanya command center dan melalui aplikasi Cek Bansos dari Kemensos, hal tersebut sudah banyak yang mulai terkoreksi.
Sehingga aliran bansos yang tidak tepat sasaran tersebut dihentikan dari Kemensos.
”Kalau kami hanya berwenang mengusulkan saja. Kalau memang itu diterima oleh pemerintah pusat ya oke, kalau enggak ya kami bukan pengguna anggaran yang bisa menentukan,” ujar mantan sekretaris Dinas Kebudayaan Bantul ini.
Terkait dengan target mengurangi angka kemiskinan, Gunawan menyebut bahwa tak ada yang bisa menjamin bahwa target akan tercapai.
Sebab terlalu banyak faktor kompleks yang menurutnya berpengaruh. Namun, pihaknya tetap berupaya keras untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bantul.
“Harga BBM naik saja sudah repot. Kemudian ketika kebutuhan barang pokok itu masih banyak yang diimpor, itu juga sudah merepotkan,” ucapnya.
Ia menjelaskan, pihaknya juga diminta oleh bupati Bantul untuk menyisir warga yang berkekurangan.
Di mana pemenuhan kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Sehingga nantinya warga tersebut bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya.
Hasil survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) Bantul sendiri dijadikan pihaknya sebagai bahan evaluasi.
“Itu harus kami terima, dan itu menjadi alat evaluasi kami untuk bekerja keras lagi,” kata mantan sekretaris Satpol PP Bantul ini.
Sementara itu, BPS Bantul mencatat pergerakan angka kemiskinan makro di Kabupaten Bantul berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) 2023 mengalami penurunan 0,31 persen.
Kemiskinan di Bantul pada 2022 berada di angka 12,27 persen. Sedangkan pada 2023 turun menjadi 11,96 persen.
Kepala BPS Bantul Dedi Cahyono menyampaikan, jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain di DIY, penurunan kemiskinan di Bantul pada 2023 menempati peringkat kedua.
Setelah Kabupaten Kulon Progo yang turun 0,75 persen.
Menurutnya, yang membuat angka kemiskinan di Bantul relatif menurun adalah didorong oleh pantauan terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).
P1 sendiri merupakan ukuran rata- rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan.
“Sedangkan P2 merupakan ukuran yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin,” jelas Dedi.
Terkait penyebab angka kemiskinan di Kabupaten Bantul mengalami penurunan, Dedi mengatakan bahwa hal tersebut didorong oleh beberapa faktor.
Salah satunya program penekanan angka kemiskinan dari pemerintah setempat.
"Tapi kami tidak memonitoring program spesifik apa saja yang mampu mendorong penekanan angka kemiskinan di Kabupaten Bantul," ungkapnya. (tyo)