Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Potensi Banjir Tinggi tapi Bantul Cuma Punya 1 Early Warning System, BPBD Berencana Menambah 11

C
Penulis: Cintia Yuliani❯
SIAGA: Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul sedang mengecek kondisi alat Early Warning System (EWS) di Kalurahan Imogiri, Kapanewon Imogiri, Bantul.
SIAGA: Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul sedang mengecek kondisi alat Early Warning System (EWS) di Kalurahan Imogiri, Kapanewon Imogiri, Bantul.

BANTUL – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul berencana menambah 11 early warning system (EWS) banjir.


Advertisement

Langkah ini diambil lantaran Bantul berada di wilayah hilir yang memiliki potensi banjir lebih tinggi dibanding kabupaten lain.

Staf Pengolah Data dan Informasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bantul Budianta menjelaskan, pemasangan 11 EWS itu rencananya tersebar di beberapa sungai.

Masing-masing dua unit di Sungai Winongo, dua unit di Sungai Bedhog, dua unit di Sungai Gajah Wong, dua unit di Sungai Opak, satu unit di Sungai Celeng, dan dua unit di Sungai Code.

Advertisement

“Tapi yang diajukan baru lima, yang lain bertahap,” jelasnya saat dihubungi melalui sambungan telepon Minggu (14/9).

Lima titik prioritas itu berada di Sungai Bedhog, Sungai Celeng, Sungai Winongo, dan dua unit di Sungai Opak. “Diprioritaskan titik itu karena lebih sering banjir,” tuturnya.

Budianta menambahkan, pengajuan penambahan EWS banjir sejatinya sudah dilakukan sejak 2024. Karena pengajuan danais berlaku dua tahun sebelumnya, pihaknya berharap bisa lolos di 2026.

Advertisement

“Ternyata belum lolos, maka harapannya 2027 bisa direalisasikan,” katanya.

Idealnya, kata dia, Bantul memiliki 12 EWS banjir. Namun hingga kini baru terpasang satu unit di Sungai Celeng. Alat itu dipasang sejak 2023.

“Sungai Celeng dipilih karena menurut pengalaman 2017 sering terjadi banjir,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Bantul Agus Yuli Herwanta membenarkan Sungai Celeng termasuk kawasan dengan potensi banjir tinggi.

Hal tersebut, kata dia, sungai Celeng sudah mengalami pendangkalan dan penyempitan.

“Pendangkalan juga akibat mungkin banyak tanaman pohon pisang, rumput, rumpun bambu, dan sebagainya,” katanya.

Ia menegaskan, jika hujan turun lima sampai enam jam berturut-turut, potensi banjir di Sungai Celeng sangat besar.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) untuk mengantisipasi terjadinya banjir di kawasan Sungai Celeng.

Sejak satu bulan yang lalu pihaknya sudah mengusulkan untuk menormalisasikan Sungai Celeng.

“Pelaksanaannya seperti apa itu memang menjadi kewenangan BBWSSO,” lanjutnya.

Selain BBWSSO, belum lama ini BPBD Bantul juga telah menggelar rapat dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul untuk memohon normalisasi Kali Celeng.

Yuli mengimbau masyarakat agar ikut menjaga lingkungan sekitar sungai, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Jika memungkinkan, warga diharapkan melakukan kerja bakti untuk membantu menormalisasi Sungai Celeng.

“Selain itu juga bisa memperdalam maupun memperluas sungai sesuai kondisi awal,” tutupnya. (cin)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

BPBD Kota Jogja Pastikan Seluruh EWS Berfungsi Baik, Sistem Peringatan Dini Banjir Diuji Coba

BPBD Kota Jogja Pastikan Seluruh EWS Berfungsi Baik, Sistem Peringatan Dini Banjir Diuji Coba

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jogja memastikan sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) bencana banjir berfungsi dengan baik pada uji coba yang dilakukan, Rabu (2/9/2026).

Hujan Tak Hentikan Dropping Air, BPBD Gunungkidul Masing Anggarkan hingga Desember

Hujan Tak Hentikan Dropping Air, BPBD Gunungkidul Masing Anggarkan hingga Desember

Hujan Tak Hentikan Dropping Air, BPBD Gunungkidul Masing Anggarkan hingga Desember

DPRD Bantul Desak Pemerintah Pusat unutk Evaluasi Aturan Penggunaan BBM Nonsubsidi oleh Damkarmat

DPRD Bantul Desak Pemerintah Pusat unutk Evaluasi Aturan Penggunaan BBM Nonsubsidi oleh Damkarmat

DPRD Bantul mendesak pemerintah pusat mengevaluasi aturan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi bagi mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan (Damkarmat). Kebijakan tersebut dinilai perlu ditinjau kembali di ...

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer