Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPUPKP Kabupaten Bantul Kebut Perbaikan Jalan, Optimistis Target 18,8 Kilometer Tercapai

AZ
TINGKATKAN MOBILITAS: DPUPKP Kabupaten Bantul memperbaiki salah satu ruas jalan kabupaten. DPUPKP pada 2026 menargetkan perbaikan jalan mencapai 18,8 kilometer. (DPUPKP for Radar Jogja)
TINGKATKAN MOBILITAS: DPUPKP Kabupaten Bantul memperbaiki salah satu ruas jalan kabupaten. DPUPKP pada 2026 menargetkan perbaikan jalan mencapai 18,8 kilometer. (DPUPKP for Radar Jogja)  

Advertisement

BANTUL - Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) berkomitmen mempercepat perbaikan infrastruktur. Terutama infrastruktur jalan. Pada 2026, misalnya, DPUPKP menargetkan perbaikan jalan sepanjang 18,8 kilometer. Dari jumlah itu, sekitar 15 kilometer di antaranya telah tertangani. 

Kepala Bidang Bina Marga DPUPKP Kabupaten Bantul Agustina Dwi Kuswandari menyebut, total anggaran perbaikan jalan mencapai Rp 35,2 miliar. Itu untuk memperbaiki 69 ruas jalan. Anggaran sebesar itu berasal dari dua sumber. Yakni, dana alokasi khusus (DAK) dan APBD kabupaten. Perinciannya, DAK sebesar Rp 14,69 miliar untuk memperbaiki enam ruas jalan. Lalu, APBD kabupaten sebesar Rp 20,43 miliar untuk 63 ruas jalan. 

Advertisement

"Sesuai target kami, akhir tahun sudah selesai semua," jelas Agustina, sapaannya, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (28/10).

Menurutnya, penanganan jalan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan serta kebutuhan masyarakat. Penentuan prioritas mengacu pada hasil survei kondisi jalan kabupaten yang dilaksanakan setiap tahun.

Hasil survei tersebut menjadi dasar penyusunan prioritas penanganan pada tahun berikutnya. DPUPKP juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan proposal maupun laporan terkait kondisi jalan yang membutuhkan perbaikan.

Agustina mengungkapkan, Pemkab Bantul melakukan penanganan jalan secara bertahap. Prioritas diberikan kepada ruas-ruas yang paling membutuhkan perbaikan. Agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran.

Kepala DPUPKP Kabupaten Bantul Jimmy Alran Manumpak Simbolon mengatakan, pembenahan infrastruktur jalan menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas wilayah dan mendukung aktivitas masyarakat. 

Saat ini, tingkat kemantapan jalan di Bantul berada di kisaran 65 persen. Karena itu, penanganan jalan terus diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. 

Jimmy menjelaskan, penentuan prioritas tidak hanya melihat tingkat kerusakan, tapi juga fungsi strategis jalan bagi perkembangan wilayah. Ruas jalan di kawasan perbatasan yang menghubungkan Kabupaten Bantul dengan kabupaten lain turut menjadi perhatian.

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

23 RTLH di Kabupaten Bantul Belum Digarap, DPUPKP Tetap Target Rampung November

23 RTLH di Kabupaten Bantul Belum Digarap, DPUPKP Tetap Target Rampung November

Sebanyak 23 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Bantul belum mulai dibangun atau direnovasi. Padalah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menargetkan seluruh pekerjaan bantuan RTLH tahun 2026 rampung pada akhi..

Upaya Mengentaskan Kemiskinan, DPUPKP Bantul Ajukan Seribu RTLH ke Kemen PKP RI untuk Diperbaiki

Upaya Mengentaskan Kemiskinan, DPUPKP Bantul Ajukan Seribu RTLH ke Kemen PKP RI untuk Diperbaiki

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul mengajukan 1.000 data rumah tidak layak huni (RTLH) di Bumi Projotamansari kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) RI ..

Miliki PR 1.500 RTLH, DPUPKP Bantul Hanya Mampu Tangani 88 Unit Tahun Ini

Miliki PR 1.500 RTLH, DPUPKP Bantul Hanya Mampu Tangani 88 Unit Tahun Ini

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki 1.500 rumah tidak layak huni (RLTH). Hanya saja, tahun ini DPUPKP hanya akan menangani sekitar 88 ...

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer