Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Warga Minta Dukuh Bayon Dicopot, Diduga Lakukan Penggelapan Sertifikat

C
Penulis: Cintia Yuliani❯
Ratusan warga sedang melakukan aksi unjuk rasa di depan kalurahan Pendowoharjo meminta Dukuh Banyon dicopot dari jabatannya - Cintia Yuliani/Radar Jogja
Ratusan warga sedang melakukan aksi unjuk rasa di depan kalurahan Pendowoharjo meminta Dukuh Banyon dicopot dari jabatannya - Cintia Yuliani/Radar Jogja
BANTUL - Ratusan warga Padukuhan Banyon, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, mendatangi kantor Kalurahan Pendowoharjo untuk menggelar aksi unjuk rasa Senin (29/6).

Advertisement

Mereka mendesak lurah mencopot Dukuh Banyon Zuhada Muhammad yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) serta menggadaikan sertifikat tanah milik warga.

Sejak pagi, warga berdatangan mengenakan pakaian hitam. Mereka membawa keranda, spanduk, dan bendera Merah Putih sebagai simbol tuntutan agar Dukuh Banyon diberhentikan dari jabatannya.

Advertisement

Dalam aksi tersebut, sejumlah warga menyampaikan protes kepada lurah karena kecewa terhadap penanganan kasus yang dinilai belum memberikan kepastian.

Ketegangan sempat terjadi saat Lurah Pendowoharjo Hilmi Hakimudin menyampaikan pencopotan dukuh tidak dapat dilakukan secara langsung karena harus melalui mekanisme serta didukung bukti yang cukup.

Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, pemerintah kalurahan akan memproses pemberhentian sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah aksi berlangsung, perwakilan warga melakukan mediasi dengan lurah. 

Ketua RT 71 Padukuhan Banyon Febrian mengatakan, aksi tersebut merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir.

"Jadi sudah kita tidak bisa lagi menerima Pak Dukuh sebagai dukuh kami," katanya saat ditemui seusai aksi unjuk rasa.

Menurutnya, puluhan warga menjadi korban dan mengalami kerugian materiil. Di wilayah RT yang dipimpinnya saja terdapat sekitar 10 hingga 15 warga yang mengaku menjadi korban.

Ia mencontohkan, salah seorang warga mengurus perbaikan nama pada sertifikat tanah. Namun setelah bertahun-tahun tidak ada kejelasan, diketahui sertifikat tersebut telah berpindah tangan kepada pihak ketiga.

"Kami pakai kata dugaan, tapi itu memang sudah diakui juga oleh Pak Dukuh melalui surat BAP oleh kalurahan," katanya.

Selain itu, warga juga mengeluhkan sulitnya memperoleh pelayanan dari dukuh karena nomor telepon yang kerap berganti. Warga juga kesulitan menemui yang bersangkutan di rumah dan harus membuat janji melalui keluarganya.

Advertisement
Editor : Bahana.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer