Peringati Hari Penegakan Kedaulatan Negara, Bupati Bantul Tekankan Integritas ASN

BANTUL - Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bantul untuk konsisten menjaga integritas. Serta memperkuat ketahanan ekonomi, membangun kohesi sosial, dan memastikan setiap kebijakan berpihak pada kemaslahatan rakyat. Pesan tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara di Lapangan Paseban Bantul Minggu (1/3).

Menurutnya, peringatan ini tidak terlepas dari peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang menjadi salah satu momentum bersejarah dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia dengan DIY sebagai episentrumnya. Sejarah tersebut semakin bermakna setelah diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang penetapan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

“Peristiwa 1 Maret 1949 adalah sebuah upaya perlawanan anak bangsa, sekaligus membuka mata dunia internasional bahwa Indonesia memang masih ada,” katanya.

Dari perlawanan tersebut, Dewan Keamanan PBB mendesak Belanda agar kembali berunding setelah melancarkan Agresi Militer II. Proses tersebut kemudian berujung pada Konferensi Meja Bundar yang menandai pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda.

Halim menuturkan, tantangan kedaulatan pada masa kini hadir dalam bentuk yang jauh lebih kompleks. Percaturan geopolitik global semakin dinamis, ketergantungan ekonomi antarnegara semakin dalam, serta transformasi digital yang mengubah lanskap sosial, ekonomi, hingga politik.

“Hari ini, kedaulatan tidak cukup dimaknai sebagai penguasaan wilayah, melainkan kapasitas mengelola perubahan secara mandiri dan bermartabat,” ujarnya.

Menurutnya, kedaulatan menuntut tata kelola pemerintahan yang cermat dan berintegritas, kebijakan berbasis data, serta perencanaan jangka panjang. 

Selain itu, dibutuhkan keberanian mengambil keputusan strategis demi kepentingan bangsa, meskipun tidak selalu populer dalam jangka pendek.

Ia juga menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi kedaulatan nasional. Pendidikan, riset, inovasi, dan penguatan karakter kebangsaan dinilai menjadi penopang utama daya saing. 

Di sisi lain, ekonomi perlu diarahkan pada produktivitas dan nilai tambah. Sementara demokrasi harus dijalankan dengan kedewasaan agar perbedaan menjadi energi konstruktif, bukan sumber perpecahan. “Keistimewaan bukanlah privilese administratif, melainkan amanah sejarah untuk menghadirkan kepemimpinan yang beradab dan pembangunan yang berkeadilan,” pesannya.

Ia menambahkan, nilai tradisi harus menjadi jangkar etika dalam pembangunan, Sementara rasionalitas modern menjadi instrumen untuk mendorong kemajuan. (cin/eno)