Baru Dua Rumah Sakit di Bantul Terapkan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan

Kebijakan ini merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 yang menggantikan sistem kelas rawat inap 1, 2, dan 3 bagi peserta Badan Penyelenggara Jimanan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Bantul Agus Tri Widyanatara mengatakan, terdapat 13 rumah sakit di Bantul yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Namun, baru dua rumah sakit yang telah menerapkan KRIS, sementara rumah sakit lainnya masih dalam proses penyesuaian kamar pasien agar memenuhi kriteria yang ditetapkan.

“Dengan adanya layanan KRIS, akan lebih menjamin keamanan dan kenyamanan pasien maupun petugas kesehatan yang memberikan pelayanan,” jelasnya Senin (5/1).

RSUD Panembahan Senopati menjadi rumah sakit yang lebih dahulu menerapkan layanan KRIS. Sementara itu, Senin (5/1) Rumah Sakit UII baru mulai mengimplementasikan layanan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024.

Direktur Rumah Sakit UII Mulyo Hartana menyampaikan, layanan KRIS di RS UII memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 147, dengan bed availability sebanyak 102.

“Yang didukung dengan ketersediaan dokter spesialis tetap dan dokter spesialis paruh waktu sebanyak 84,” katanya.

Layanan KRIS di RS UII berada di lantai 5 dan 6. Setiap kamar berisi empat tempat tidur dan dilengkapi fasilitas kamar mandi dalam yang ramah difabel, loker, wastafel, serta pendingin ruangan.

Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyoroti keterbatasan ketersediaan tempat tidur rumah sakit di Bantul jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari satu juta jiwa.

Jika dua persen saja warga Bantul sakit, berarti sekitar 20 ribu orang membutuhkan rawat inap.

“Sementara RSUD Panembahan Senopati hanya memiliki sekitar 375 dan RS UII sekitar 250 tempat tidur,” ujarnya.

Meskipun ditambah dengan rumah sakit lain di Kabupaten Bantul, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal.

Menurut Halim, pelayanan kesehatan, khususnya layanan pengobatan, memang harus tersedia bagi masyarakat.

Namun, pemerintah tidak mungkin menyediakannya sendiri sehingga partisipasi publik dan swasta sangat terbuka dan dibutuhkan.

“Alhamdulillah hari ini kita turut meresmikan KRIS yang ada di RS UII. Ini akan membantu kemampuan daerah dalam memberikan layanan kesehatan,” pungkasnya. (cin)