Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengurangan TKD di Bantul Rp 156 Miliar, Solusinya Kurangi Volume Program, Hemat untuk Listrik dan AC

CA

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih
BANTUL - Pemkab Bantul terkena rasionalisasi dana TKD sebanyak Rp 156 miliar di RAPBD 2026.


Advertisement

Bupati Abdul Halim Muslih mengakui, pemangkasan TKD berdampak pengurangan anggaran untuk perjalanan dinas di tahun 2026 yang hanya dialokasikan Rp 15 juta untuk satu tahun di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Selain itu, anggaran DPRD dan makan minum saat kegiatan rapat pun terkena dampaknya.  "Banyak program yang kita kurangi volumenya.

Kita efisiensi anggaran-anggaran yang sifatnya anggaran pendukung, termasuk listrik, kantor, AC juga harus sering-sering dimatiin,” jelasnya saat ditemui setelah peringatan Hari Santri di Lapangan Paseban, Bantul, Rabu (22/10/2025).

Advertisement

Sementara program yang akan dipertahankan meliputi Program Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan (P2BMP), pembebasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) bagi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), dan pemberian seragam sekolah gratis. 

"Program-program prioritas yang sudah ditetapkan akan kami jalankan dengan penuh komitmen dan upaya semaksimal mungkin,” katanya.

Maka dari itu, pihaknya akan mengoptimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) untuk mengurangi dampak dari pengurangan TKD di tahun 2026. 

Advertisement

Dengan demikian, kemandirian daerah dibangun melalui peningkatan PAD, baik dengan mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi, mengelola hasil kekayaan daerah secara lebih efektif, maupun mendorong masyarakat agar lebih patuh dalam membayar pajak.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul Istirul Widiastuti mengatakan, anggaran RAPBD 2025 sebanyak Rp 2,4 triliun. Artinya RAPBD Bantul 2026 hanya sekitar Rp 2,244 triliun.

"Pengurangan TKD berdampak pada pengurangan belanja barang dan jasa aparatur sipil negara. Sedangkan untuk program kegiatan bupati dan wakil bupati akan tetap diprioritaskan,” katanya.

Sekretaris Komisi D DPRD Bantul Herry Fahamsyah mengatakan, pemangkasan TKD merupakan hal yang dialami semua daerah. Oleh karena itu, pemkab dan DPRD perlu duduk bersama untuk mencari solusi.

"Kami juga mendorong bupati, wakil bupati, serta jaringan DPRD untuk bisa lobi ke pemerintah pusat agar semakin banyak dana alokasi khusus yang masuk ke Bantul,” jelasnya.

Ia menambahkan, Komisi D DPRD Bantul yang membidangi urusan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan menghadapi tantangan tersendiri.

“Dua sektor itu termasuk layanan dasar yang sulit dipangkas. Masih banyak sekolah yang perlu direhab, lalu pembayaran jaminan kesehatan justru kita dorong naik,” katanya.

Menurutnya, PAD juga perlu ditingkatkan. Kini pihaknya belum bisa berspekulasi mengenai besaran anggaran yang terkena dampak dari pengurangan TKD di komisinya.

"Sementara masih kita hitung dan bahas, sebelum menjadi keputusan bersama,” tandasnya. (cin/laz)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ngopi Hemat, Cukup Rp10 Ribu di Alfamart Setiap Senin, Rabu, Jumat

Ngopi Hemat, Cukup Rp10 Ribu di Alfamart Setiap Senin, Rabu, Jumat

Kebiasaan minum kopi setiap hari yang semakin populer di kalangan generasi muda kini bisa dilakukan tanpa harus menguras uang banyak.

Bantul Masih Harus Kejar Rp 495 Miliar, Dua Bulan Tersisa, Pendapatan Baru Terealisasi 78,98 Persen

Bantul Masih Harus Kejar Rp 495 Miliar, Dua Bulan Tersisa, Pendapatan Baru Terealisasi 78,98 Persen

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul masih memiliki pekerjaan besar untuk memenuhi target pendapatan daerah 2026. Hingga Oktober, realisasi penerimaan baru mencapai Rp 1,86 triliun atau 78,98 persen dari target Rp2,35...

Tunggu Rekomendasi Kementan RI, Dinsos DIY Targetkan Sekolah Rakyat Sleman di Bangun November

Tunggu Rekomendasi Kementan RI, Dinsos DIY Targetkan Sekolah Rakyat Sleman di Bangun November

Progres pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kalurahan Sumbersari, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman masih menunggu proses perizinan dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Ditargetkan pembangunan dilakukan November ..

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer