Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Disdukcapil Bantul Catat Ada 41 Warga Cantumkan Agama "Kepercayaan" di e-KTP

CA
ILUSTRASI KTP
ILUSTRASI KTP

BANTUL - Kesadaran akan pengakuan identitas spiritual semakin meningkat di kalangan masyarakat Bantul. Hal ini tercermin dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bantul yang mencatat ada 41 warga memilih mencantumkan "Kepercayaan" pada kolom agama di e-KTP mereka. Seluruhnya merupakan warga berusia di atas 17 tahun, dengan rincian 26 laki-laki dan 15 perempuan.


Advertisement

Kepala Disdukcapil Bantul Kwintarto Heru Prabowo menyebutkan, pihaknya turut menerima beberapa pengajuan serupa dari warga lainnya. Namun tidak semuanya dapat dikabulkan karena belum memenuhi syarat administratif.

"Ada satu warga yang sempat mengajukan perubahan data menjadi kepercayaan, tapi belum bisa kami proses karena persyaratannya belum lengkap,” jelasnya saat dihubungi Rabu (6/8).

Ia menerangkan perubahan kolom agama pada KTP elektronik menjadi "Kepercayaan" tidak bisa dilakukan sembarangan. Pemohon harus memiliki sertifikat resmi dari Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) dan kepercayaan yang dianut wajib tercatat di Dinas Kebudayaan.

Advertisement

“Tanpa dokumen tersebut, kami tidak bisa memproses pengubahan data,” tambahnya.

Kebijakan ini merujuk pada pengakuan negara terhadap penganut aliran kepercayaan, yang kini telah mendapatkan ruang hukum untuk dicantumkan secara resmi dalam dokumen kependudukan. Disdukcapil memastikan tetap akan melayani perubahan data kepercayaan selama persyaratan terpenuhi. (cr2/laz)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

JAWA POS - RADAR JOGJA, EDISI SENIN, 6 JULI 2026

JAWA POS - RADAR JOGJA, EDISI SENIN, 6 JULI 2026

Sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) membawa kekhawatiran tersendiri bagi para pelaku usaha. Utamanya terkait dengan potensi kenaikan pajak setelah data pendapatan mereka tercatat.

Alih Fungsi Lahan Mengancam Pertanian DIY, Data Jadi Dasar Pengambilan Kebijakan: Ini Kata Sekprov DIY

Alih Fungsi Lahan Mengancam Pertanian DIY, Data Jadi Dasar Pengambilan Kebijakan: Ini Kata Sekprov DIY

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIYmenilai perlindungan lahan pertanian perlu didukung dengan tata kelola berbasis data di tengah terus berkurangnya luasan lahan akibat alih fungsi untuk berbagai kebutuhan pembangunan. 

Data Jadi Sumber Kekuatan Baru bagi Negara dan Korporasi Global, Totok Minta Penguatan Implementasi UU PDP

Data Jadi Sumber Kekuatan Baru bagi Negara dan Korporasi Global, Totok Minta Penguatan Implementasi UU PDP

Data Jadi Sumber Kekuatan Baru bagi Negara dan Korporasi Global, Totok Tegaskan Perlu Penguatan Implementasi UU PDP

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer