
BANTUL - Pemerintah Kabupaten Bantul mendapat catatan merah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat kunjungan di Jogja Expo Center (JEC), Rabu (19/3/2025).
Rapor merah itu terkait survei penilaian integritas (SPI).
Rapor merah SPI yang didapatkan Bantul disebut menjadi hal terburuk dibanding kabupaten/kota lainnya di DIY.
Direktur Monitoring KPK Aida Ratna Zulaiha menyampaikan, SPI merupakan penilaian yang rutin dilakukan KPK.
Itu menjadi landasan dalam indeks integritas suatu pemerintah daerah yang mengukur outcomes. Menurutnya, indeks integritas ini menjadi pencegahan korupsi.
Di dunia pengukuran dampak outcomes cukup mencerminkan hasil dari program yang dilakukan.
"Oleh karenya di indonesia banyak dipakai juga, SPI harus menjadi perhatian bapak/ibu kepala daerah yang baru," ujarnya, Rabu (19/3/2025).
Selain itu, dia menegaskan indeks integritas dari SPI ini memotret secara real di lapangan.
Bantul mendapat rapor merah karena nilai SPI di bawah rata-rata nasional yakni 76.
"Pemkab Bantul yang nilainya 70,94, menjadi satu-satunya daerah di DIY mendapat rapor merah" sambung Aida.
Posisi tersebut menempatkan Bantul berada di zona merah rentan.
Pemkab Sleman masuk zona kuning atau waspada dengan SPI 75,13.
Sedangkan Pembkab Gunungkidul, Kulon Progo, dan Pemkot Jogja ada di zona hijau atau terjaga. Dengan nilai masing-masing 80, 80, dan 79.
"Indeks integritas menjadi poin berkaitan pemberian insentif pusat ke daerah," ucap Aida.
Utamanya berkaitan dengan pemberian insentif fiskal ke daerah. Semakin tinggi nilai indeks integritasnya akan tinggi juga insentif fiskal diberikan pusat ke daerah.
"Kemudian, menjadi analisis pinjaman daerah oleh PT Sarana Multi Infrastruktur," paparnya.
Selain menyampaikan indeks integritas, pada rakor ini KPK juga menyampaikan soal Monitoring Center For Prevention (MCP). (rul)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




