Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kelola Anggaran Pilkades, Bawaslu Bantul Gandeng BPD DIY

G
KELOLA: Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho dengan Kepala BPD DIY Cabang Bantul Fendi Muryawan saat penandatanganan kerja sama pada Jumat (5/4/2024). (Dok. Bawaslu Bantul)
KELOLA: Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho dengan Kepala BPD DIY Cabang Bantul Fendi Muryawan saat penandatanganan kerja sama pada Jumat (5/4/2024). (Dok. Bawaslu Bantul)

BANTUL – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul melakukan kerja sama dengan BPD DIY cabang Bantul untuk mengelola anggaran Pemilihan kepala daerah 2024.


Advertisement

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama pada Jumat (5/4/2024) antara Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho dengan Kepala BPD DIY Cabang Bantul Fendi Muryawan. 

Didik Joko menyampaikan, pengelolaan anggaran pilkada ini merupakan tindak lanjut setelah adanya pencairan dana hibah pilkada dari Pemkab Bantul kepada Bawaslu Bantul.

Ia mengatakan, Bawaslu Bantul menerima hibah dana Pilkada sebesar Rp 13,5 miliar.

Advertisement

Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) telah ditandatangani di bulan November 2023 yang lalu.

“Selanjutnya dari total dana hibah tersebut telah dilakukan pencairan dana hibah sebesar 40 persen dari total hibah atau sekitar Rp 5 miliar,” ujar Didik, Jumat (5/4/2024).

Didik menegaskan bahwa nantinya kerjasama ini akan berfokus pada pendistribusian anggaran untuk pengawas badan ad hoc.

Advertisement

Baik itu pantia pengawas kecamatan (panwascam), Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dan pengawas TPS untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Bantul tahun 2024.

"Untuk pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024,” jelas Didik.

Kepala BPD DIY Cabang Bantul Fendi Muryawan mengatakan, pihaknya mengapresiasi Bawaslu Bantul atas kerja samanya dalam pengelolaan anggaran pemilihan bupati dan wakil bupati Bantul.

BPD DIY Cabang Bantul menegaskan komitmennya bahwa akan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pengawas badan ad hoc.

“Sampai dengan tahapan pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati Bantul selesai,” ucap Fendi.

Pelayanan ini akan dilakukan dengan mengoptimalkan layanan di 19 kantor BPD DIY cabang pembantu yang tersebar di 17 kecamatan.

BPD DIY Cabang Bantul juga berkomitmen untuk mengelola anggaran dengan professional dan akuntabel.

“Harapannya dengan pengelolaan anggaran yang akuntabel tidak menyisakan permasalahan dalam pengelolaan hibah pemilihan kepala daerah,” tandas Fendi. (tyo)

 

Advertisement
Editor : Amin Surachmad
Sumber : Radar Jogja
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dicicil, Dana Cadangan Pilkada Purworejo 2029 Akan Dianggarkan Tiap Tahun

Dicicil, Dana Cadangan Pilkada Purworejo 2029 Akan Dianggarkan Tiap Tahun

Dicicil, Dana Cadangan Pilkada Purworejo 2029 Akan Dianggarkan Tiap TahunDicicil, Dana Cadangan Pilkada Purworejo 2029 Akan Dianggarkan Tiap Tahun

Biaya Pilkada Kebumen 2029 Ikut Naik, Pemkab Kebumen Siapkan Dana Cadangan Rp 68 M Bertahap

Biaya Pilkada Kebumen 2029 Ikut Naik, Pemkab Kebumen Siapkan Dana Cadangan Rp 68 M Bertahap

Bertambahnya jumlah pemilih dan tempat pemungutan suara (TPS) membuat kebutuhan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kebumen 2029 diproyeksikan meningkat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen menyiapkan dana...

Anggaran Pilkada Kebumen 2029 Naik Jadi Rp 68 Miliar, Dicicil mulai 2027

Anggaran Pilkada Kebumen 2029 Naik Jadi Rp 68 Miliar, Dicicil mulai 2027

Anggaran Pilkada Kebumen 2029 Naik Jadi Rp 68 Miliar, Dicicil mulai 2027

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer