
RADAR JOGJA - Perubahan regulasi yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah menimbulkan beberapa konsekuensi. Salah satunya perubahan tarif pajak daerah.
”Tarif beberapa pajak daerah turun,” jelas Kabid Penagihan, Pengembangan, dan Pemeriksaan BPKPAD Kabupaten Bantul Darmawan Purwana di ruang kerjanya kemarin (29/11).
Di antara yang mengalami penurunan tarif adalah pajak hiburan. Tarif jenis pajak yang dalam regulasi baru masuk dalam PBJT jasa kesenian dan hiburan ini sebesar sepuluh persen. Sebelumnya, sebesar 20 persen.
Jenis lainnya yang mengalami penurunan adalah pajak parkir. Tarif jenis pajak yang dalam regulasi baru bernama PBJT jasa parkir ini sebesar 20 persen. Sebelumnya, sebesar 30 persen.
Setali tiga uang BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan). Menurutnya, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak dalam regulasi baru untuk waris sebesar Rp 800 juta. Sebelumnya, Rp 300 juta.
Wawan berpendapat naiknya nilai itu berakibat pada potensi penurunan BPHTB. Lantaran peralihan waris tanah yang nilainya di bawah Rp 800 juta praktis tidak dipungut BPHTB. Kendati begitu, Wawan menganggap ketentuan regulasi ini bisa mendorong warga untuk segera mengurus peralihan waris.
”Sehingga ini bisa mendorong untuk perbaikan pendataan,” katanya.
Ketentuan baru lain dalam BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak untuk jual beli sebesar Rp 80 juta. Sebelumnya, Rp 60 juta. Kabid Pelayanan dan Penetapan BPKPAD Bantul Anggit Nur Hidayat menambahkan, ketentuan Rp 80 juta hanya untuk perolehan hak pertama. Jika wajib pajak membeli tanah lagi di Kabupaten Bantul, maka tidak berhak mendapatkan lagi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak.
”Kalau aturan lama, pembelian pertama, kedua atau seterusnya tetap dapat Rp 60 juta. Kalau aturan baru hanya sekali,” ucapnya.
Menurutnya, ketentuan dalam pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) juga mengalami perubahan. Aturan lama, ketentuan tarif PBB P2 hanya dua. Yakni, 0,1 dan 0,2. Regulasi baru membagi hingga menjadi enam klaster tarif. Terendah untuk tanah yang dimanfaatkan untuk pertanian dan peternakan. Tarifnya sebesar 0,075 persen. Selengkapnya lihat grafis.
Khusus pertanian, Anggit menegaskan, BPKPAD sebenarnya telah memberikan kebijakan keringanan. Wajib pajak bisa mengajukan keringanan kepada BPKPAD.
”Jadi tidak ada masalah,” jelasnya.
Dengan ketentuan baru ini, Anggit menyadari potensi pendapatan pajak daerah bisa turun. Kendati begitu, BPKPAD tidak mempermasalahkannya. Potensi penurunan itu bisa diantisipasi dengan mengoptimalkan potensi seluruh pajak daerah. (zam)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

