
RADAR JOGJA - Realisasi anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul tersendat. Jauh dari perencanaan. Terutama, anggaran perbaikan jalan. ”HINGGA, September kemarin anggaran perbaikan jalan baru terealisasi sekitar 50 persen,” jelas Petrus Lanjar Wijiyono di ruang kerjanya Selasa (23/10).
Anggota Komisi C DPRD Bantul ini belum mengetahui pasti penyebab molornya realisasi anggaran itu. Dari informasi yang ia peroleh, ada 47 paket pekerjaan yang baru memasuki proses lelang melalui e-katalog. Padahal, kalender anggaran sudah memasuki triwulan empat. ”Ini sudah memasuki akhir tahun,” ingatnya.
Karena itu, politikus Partai Gerindra ini berkomitmen bakal serius mengawasi pelaksanaannya. Lanjar, sapaannya, tidak ingin perbaikan jalan yang dibiayai Negara itu dikerjakan asal-asalan. Lantaran hanya ingin mengejar waktu. ”Jangan sampai karena sebentar lagi tutup buku anggaran, pekerjaannya tidak serius,” ucapnya.
Perbaikan jalan, Lanjar berpendapat, salah satu program yang paling ditunggu-tunggu masyarakat Kabupaten Bantul. Itu lantaran banyaknya titik ruas jalan yang kondisinya rusak. Terutama, jalan kabupaten.
Politikus yang tinggal di Kapanewon Bantul ini memahami betapa tingginya antusiasme masyarakat terhadap program perbaikan jalan. Maklum, selama pandemi Covid-19 anggaran pembangunan infrastruktur dipangkas. Dialihkan untuk bidang kesehatan. ”Ini penantian lama masyarakat Bantul,” ujarnya.
Pada APBD 2023, Lanjar menilai, anggaran untuk infrastruktur mulai ada peningkatan. Anggaran perbaikan jalan, misalnya, dialokasikan sekitar Rp 40 miliar. Pada 2024, anggaran perbaikan jalan bertambah menjadi Rp 60 miliar. Itu terlihat dalam kebijakan umum anggaran (KUA) 2024. Harapannya, titik ruas jalan yang kondisinya rusak semakin sedikit. ”Sebenarnya anggaran itu masih kurang. Tapi, ya, mau bagaimana lagi. Keuangan daerah tidak mencukupi,” katanya.
Karena itu, Lanjar berharap pekerjaan rumah perbaikan jalan dapat dilanjutkan pada tahun 2024. Agar masyarakat Bumi Projotamansari dapat merasakan kehadiran pemkab melalui infrastruktur yang memadai.
Selain jalan kabupaten, politikus yang duduk di parlemen Bantul sejak periode 2014-2019 ini menganggap kondisi beberapa ruas jalan provinsi maupun nasional juga membutuhkan perbaikan. Sebut saja, Jalan Parangtritis. Terutama, ruas jalan yang berada di utara Simpang Empat Druwo. ”Di beberapa kalangan sampai ada guyonan. Kalau sudah ketemu jalan jelek berarti sudah memasuki wilayah Bantul,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu Lanjar juga menyinggung pengelolaan sampah. Menurutnya, Kabupaten Bantul seharusnya memang sudah bisa mandiri dalam pengelolaan sampah. Tidak lagi bergantung kepada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan yang ditangani pemprov."Kalau masih bergantung dengan pemprov, Kabupaten Bantul akan repot sendiri ke depan," jelasnya.
Lanjar optimistis Kabupaten Bantul sebenarnya bisa mandiri. Syaratnya, program Bantul Bersih Sampah 2025 harus diiringi dengan langkah terencana dan terukur."Jangan hanya cukup menjadi jargon," ingatnya.
Di antara langkah itu, Lanjar menyebut, memaksimalkan Program Pemberdayaan Berbasis Pedukuhan. Di mana anggaran Rp 50 juta per pedukuhan itu untuk sebagian wilayah dialokasikan untuk penanganan sampah. "Khusus wilayah yang sampahnya bermasalah," katanya.
Kendati begitu, Lanjar menekankan, pemkab harus turun tangan dalam pemanfaatan anggaran Rp 50 juta per pedukuhan. Pemkab harus langsung mengintruksikan pedukuhan perihal pemanfaatannya untuk pengelolaan sampah. "Kalau berdasar usulan dari bawah itu tidak akan terwujud. Tiap RT pasti akan mengajukan program untuk wilayahnya masing-masing," ucapnya.
Hingga sekarang, Lanjar menilai, pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul masih lambat. Itu, antara lain, ditandai dengan banyaknya warga yang mengeluhkan problem pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing. "Saat reses atau saat sosialisasi di lapangan banyak yang komplain soal sampah," ungkapnya.(zam)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




