Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kompak Mendukung Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati

S
Penulis: Satria Pradika❯
PENGAWASAN: Rombongan Komisi C DPRD Bantul mengecek hasil perbaikan jalan belum lama ini.
PENGAWASAN: Rombongan Komisi C DPRD Bantul mengecek hasil perbaikan jalan belum lama ini.

RADAR JOGJA - Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2024 terlihat berpihak lagi pada sektor infrastruktur. Terutama, perbaikan dan perawatan jalan. Eksekutif bersama legislatif menyepakati tambahan anggaran sebesar Rp 26 miliar.


Advertisement

Ketua Komisi C DPRD Bantul Dwi Kristiantoro menyebut, tambahan anggaran untuk perbaikan dan perawatan jalan pada 2024 cukup signifikan dibanding tahun 2023. Apalagi, tahun-tahun selama pandemi Covid-19. Pada 2023, misalnya, anggaran rutin perbaikan jalan sekitar Rp 35 miliar.

”Kemudian, anggaran rutin ini ditambah Rp 26 miliar. Sehingga, pada 2024 anggaran perbaikan jalan sekitar Rp 60 miliar,” jelas Dwi di ruang kerjanya Rabu (28/9).

Penambahan anggaran, politikus PDI Perjuangan ini berpendapat sangat realistis. Alasannya, anggaran untuk perbaikan maupun perawatan jalan selama pandemi Covid-19 sangat minim. Anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19. Di sisi lain, kondisi jalan tiap tahun selama pandemi yang membutuhkan perbaikan tak tersentuh maksimal.

Advertisement

”Penambahan anggaran ini juga untuk merespons keluhan masyarakat perihal banyaknya jalan yang rusak,” ucapnya.

Dwi berharap penambahan anggaran juga dimanfaatkan betul pemerintah kalurahan. Lantaran pemkab mulai tahun depan berwenang untuk memperbaiki jalan desa.

Ya, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan baru perihal perbaikan jalan desa. Pemkab diberikan kewenangan untuk memperbaiki jalan milik pemerintah kalurahan itu. Beberapa tahun sebelumnya, pemkab hanya berwenang menangani jalan kabupaten.

Advertisement

Kendati begitu, politikus yang tinggal di Kapanewon Jetis ini menekankan, skema kewenangan pemkab memperbaiki jalan desa berupa hibah. Pemerintah kalurahan sebelumnya harus mengajukan permohonan hibah.

”Kalau tidak ada permohonan, ya, pemkab nggak bisa melakukan perbaikan,” katanya.

Ketika disinggung kondisi jalan nasional dan jalan provinsi yang rusak, Dwi menegaskan, komisi berulang kali mendorong dinas pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman untuk menyampaikannya ke pemprov dan pemerintah pusat. Lantaran pemprov dan pemerintah pusat yang berwenang memperbaikinya.”Yang bisa dilakukan pemkab hanya mengusulkan,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bantul Johan Munandar menambahkan, kebijakan pemkab bisa memperbaiki jalan desa sangat membantu pemerintah kalurahan. Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah kalurahan mustahil bisa memperbaiki seluruh jalan desa di wilayahnya. ”Kalurahan selama ini hanya bisa memperbaiki beberapa titik setiap tahunnya,” ungkapnya.

Selain jalan, politikus PKB ini berpendapat pembangunan dan perawatan saluran irigasi teknis juga sangat penting. Itu untuk membantu ketercukupan air para petani. Lantaran keberadaan saluran irigasi teknis di Kabupaten Bantul baru mencapai 60 persen. ”Itu pun di antaranya membutuhkan perawatan,” ujarnya.

Kendati begitu, Johan tak menutup mata dengan kondisi keuangan pemkab yang sangat terbatas. Sehingga, angagran untuk pembangunan dan perawatan saluran irigasi teknis masih minim. ”Tapi, kami akan mendorong terus agar anggaran untuk irigasi ke depan bisa ditambah juga,” tambahnya. (zam)

 

Advertisement
Editor : Satria Pradika
Sumber : Radar Jogja
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bantul belum berjalan optimal. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah kalurahan adalah sulitnya mendapatkan lahan strategis untuk lokasi pembangunan.

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

Minat pengayuh becak konvensional di Kabupaten Bantul untuk mendapatkan bantuan becak listrik terus meningkat. Hingga pertengahan November 2026, tercatat lebih dari 500 pengayuh becak telah mengajukan Bantuan Presiden..

Harga Pakan Tembus Rp 420 Ribu, Peternak Telur Bantul Semakin Tekor

Harga Pakan Tembus Rp 420 Ribu, Peternak Telur Bantul Semakin Tekor

eternak ayam petelur di Kabupaten Bantul mulai tertekan akibat kenaikan harga pakan yang tidak sebanding dengan harga jual telur. Di tingkat kandang, harga telur hanya berkisar Rp 20.000 hingga Rp 20.700 per kilogram.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer