
RADAR JOGJA - Musim kemarau panjang tahun ini tidak hanya berdampak pada ketersediaan air bersih. Sektor pertanian juga tak kalah terdampak. Kendati begitu, minim para petani di Bumi Projotamansari diyakini yang mengalami gagal panen.
Ketua Komisi B DPRD Bantul Wildan Nafis menegaskan, Komisi B sejak triwulan kedua tahun ini sudah mengingatkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul untuk mewaspadai fenomena El Nino.
”Biasanya, fenomena El Nino menyebabkan kemarau lebih kering,” jelas Wildan di ruang kerjanya kemarin (26/9).
Menurutnya, Komisi B juga intens melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah gabungan kelompok petani (gapoktan). Itu, antara lain, untuk mendengar sekaligus menjaring aspirasi para petani. Juga, untuk mengetahui kesiapan para petani menghadapi fenomena El Nino.
Dari sidak itu diketahui, gapoktan ternyata telah mendapatkan sosialisasi dari DKPP perihal fenomena El Nino. DKPP menyarankan para petani menanam tanaman yang tidak begitu membutuhkan suplai air. Seperti holtikultura atau palawija. ”Kalau palawija relatif lebih aman saat kemarau panjang,” ujarnya.
Karena itu, politikus PAN ini memaklumi jika target produksi padi pada 2023 turun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun lalu, lahan pertanian seluas 30 ribu hectare menghasilkan 200 ton gabah kering giling.
Dalam berbagai kesempatan, kata Wildan, Komisi B juga kerap menanyakan kesiapan DKPP menghadapi fenomena El Nino. ”Dinas akan mengandalkan sumur dangkal jika ada lahan pertanian yang kekeringan,” katanya.
Secara teknis, Wildan menjelaskan, sumur dikeduk hingga kedalaman 30 meter. Dengan kedalaman itu, sumur mampu mengeluarkan air hasil resapan air hujan. ”Banyak gapoktan yang sudah memiliki pompa air. Jadi, tinggal sedot saja,” ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bantul Aryunadi menambahkan, pertanian masih menjadi salah satu sektor unggulan untuk mendongkrak perekonomian. Namun, Aryun, sapaannya, menilai pemkab masih belum berpihak pada para petani. Itu, antara lain, ditandai dengan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor pertanian. Padahal, tambahan anggaran bisa dimanfaatkan untuk pembangunan saluran irigasi tersier. Juga, saluran irigasi sekunder yang menjadi kewenangan dinas pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman. ”Irigasi yang perlu dibangun masih banyak. Begitu pula dengan irigasi yang membutuhkan pemeliharaan,” jelasnya.
Tambahan anggaran, kata Aryun, juga bisa dimanfaatkan untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM) para petani. Baik yang tergabung dalam gapoktan maupun kelompok wanita tani. ”Bagaimana mau bersaing kalau SDM-nya tidak di-upgrade,” ingatnya. (zam)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




