Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bukan Dihapus, Sistem Zonasi Perlu Disempurnakan

EW
Salah seorang tua siswa saat melakukan aduan di SMA Negeri 2 Bantul pada Kamis (15/6). Dalam sehari, di sekolah tersebut setidaknya ada 50 aduan terkait dengan PPDB.
Salah seorang tua siswa saat melakukan aduan di SMA Negeri 2 Bantul pada Kamis (15/6). Dalam sehari, di sekolah tersebut setidaknya ada 50 aduan terkait dengan PPDB.

JOGJA - Wacana penghapusan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) menjadi perhatian banyak pihak. Utamanya di Jogjakarta sebagai predikat kota pendidikan. Sistem zonasi dianggap sudah berjalan, hanya tinggal menyempurnakan. 


Advertisement


Kepala Disdikpora DIY Didik Wardaya mengatakan, perlu adanya kajian mendalam sebagai alat ukur yang terstandar untuk menentukan kemampuan peserta didik. Jika memang sistem zonasi dalam PPDB benar-benar dihapus dan tidak ada alat seleksi. Dan hal ini dinilai sebagai sebuah kemunduruan. 


"Atau sekolah mengadakan seleksi sendiri-sendiri, ini berarti kita kembali ke 40 tahun yang lalu. Kalau dulu kan ada UN, dampaknya anak-anak ini akan mengelompok lagi. Kalau itu tidak ada (alat seleksi) berarti kemunduran," katanya kemarin (11/8). 


Didik menilai sistem zonasi dalam PPDB sejatinya sudah cukup mapan. Harapannya adalah bukan dihapus, tapi tetap disempurnakan menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Ini karena letak geografis sekolah yang berbeda-beda. 

Advertisement


"Kemudian jangan kaku hanya berdasarkan jarak. Jarak digunakan untuk menentukan zonasinya iya, tapi karena daya tampungnya masing-masing sekolah kan tidak bisa menampung semua pendaftar sehingga perlu alat seleksi tambahan," ujarnya. 


Menurutnya, di Jogjakarta sudah memiliki alat ukur sendiri dengan Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD) yaitu salah satu instrumen pengukuran yang digunakan untuk melihat kemampuan akademis peserta didik pada tingkat Akhir jenjang SD/MI sederajat dan SMP/MTs sederajat. 


ASPD yang diterapkan untuk memetakan proses pembelajaran selama tiga tahun. Pengukurannya dengan kemampuan literasi baik sains, membaca dan numerasi. Namun tidak digunakan untuk penentuan kelulusan, hanya sebagai salah satu alat seleksi. 

Advertisement


"Karena dalam satu zonasi kan sekolah tidak bisa menampung semuanya. Tapi anak dalam satu zonasi tentu perlakuannya sama dalam satu zonasi. Kalau mungkin anak bertahun-tahun tinggalnya di situ harus diberi kesemaptan di dekat sekolahnya itu tapi bukan dengan cara hanya menitipkan KK," tandasnya. 


Pada prinsipnya, jika melihat sistem zonasi yang sudah dilaksanakan mulai 2018. Sudah banyak siswa baik SMA/SMK yang diluluskan  berbasis zonasi dalam PPDB. Proses pemerataan kualitas pendidikan pun diklaim sudah terasa melalui sistem tersebut. 


"Artinya proses pemerataan kualitas pendidikan melalui pemerataan input siswa itu sudah terasa dampaknya dengan zonasi," jelasnya. 


Disamping itu diperkuat pula dengan sekolah mengembangkan proses pembelajaran yang berkualitas antara sekolah satu dengan lain. Dukungan pemprov juga turut membantu.

"Dukungannya pemda juga ikut membantu memenuhi sarana prasarana pada masing-masing sekolah, tiap sekolah relatif sama sarprasnya, kualitas gurunya juga relatif sama," tambahnya. 


Kendati begitu, instansi ini bersedia menyesuaikan apapun kebijakan dari pusat. Sejauh ini masih menunggu kebijakan, dengan munculnya PP zonasi PPDB. "Kalau dihapus kemudian modelnya mau seperti apa kita menunggu nanti daerah menyesuaikan. Baru wacana," imbuhnya. (wia)

Advertisement
Editor : Amin Surachmad
Sumber : Radar Jogja
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ikut Banyak Grup WA PPDB Nonresmi Malah Bingung Sendiri, Dindikpora Kota Jogja Minta Ortu Tidak Mudah Percaya

Ikut Banyak Grup WA PPDB Nonresmi Malah Bingung Sendiri, Dindikpora Kota Jogja Minta Ortu Tidak Mudah Percaya

Posko Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kota Jogja dibanjiri masyarakat. Setiap hari, ratusan orang tua calon peserta didik datang langsung untuk berkonsulta

Sebanyak 313 Siswa di DIY Terima Beasiswa UPZ Disdikpora DIY Senilai Hampir Rp 400 Juta

Sebanyak 313 Siswa di DIY Terima Beasiswa UPZ Disdikpora DIY Senilai Hampir Rp 400 Juta

Sebanyak 313 siswa dari jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan satuan pendidikan khusus menerima bantuan beasiswa dari Unit Pengumpul Zakar (UPZ) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY. Bantuan ini diberikan...

Jawa Pos Radar Jogja edisi Jumat, 30 Oktober 2026

Jawa Pos Radar Jogja edisi Jumat, 30 Oktober 2026

- Pemkot Jogja memastikan biaya penanganan medis warga sipil yang menjadi korban kerusuhan di Malioboro, Rabu (28/10) malam lalu akan di-cover pemerintah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer