Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ombudsman RI Nilai Penanganan Sampah di DIY Lamban

I
Penulis: Iwan Nurwanto❯
BERSIHKAN: Suasana TPA Piyungan Kamis (27/7). (Guntur Aga Tirtanadi/Radar Jogja)
BERSIHKAN: Suasana TPA Piyungan Kamis (27/7). (Guntur Aga Tirtanadi/Radar Jogja)

RADAR JOGJA - Ombudsman RI enilai penanganan sampah di Jogjakarta terkesan lamban. Hal tersebut yang kemudian membuat sampah di TPA Piyungan menjadi penuh dan terpaksa dilakukan penutupan. Lembaga tersebut pun mendorong agar Pemprov DIY segera melakukan tindakan agar nantinya tidak menyusahkan masyarakat.


Advertisement

Pimpinan Ombudsman RI Indraza Muhammad Rais mengatakan, berkaitan dengan penataan di TPA Piyungan oleh Pemprov DIY memang masih terkesan sangat lamban dan kurang tanggap. Menurutnya pemerintah daerah masih harus mengandalkan pemerintah pusat. Sehingga kemudian sampah dari masyarakat di tiga kabupaten/kota tidak hisa terolah dengan baik.

TINJAU: Pimpinan Ombudsman RI Indraza Muhammad Rais di TPA Piyungan Bantul Kamis (27/7). (Iwan Nurwanto/Radar Jogja)
TINJAU: Pimpinan Ombudsman RI Indraza Muhammad Rais di TPA Piyungan Bantul Kamis (27/7). (Iwan Nurwanto/Radar Jogja)

Ia pun menyebut, bahwa Pemprov DIY juga kurang dalam hal pemberdayaan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) yang sudah ada. Yakni, mengurangi, menggunakan, dan daur ulang sampah. 

Selain itu, kurang mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengolah sampah dari sumbernya. Bahkan, adanya anggaran dari pemerintah pusat yang diberikan kepada Pemprov DIY juga kurang dimaksimalkan dengan baik. Padahal, kondisi TPA Piyungan yang penuh sudah terjadi sejak tahun 2018 lalu.

"Memang sudah transisi dan progresnya masih berjalan, tapi intinya memang agak lamban dan tidak tanggap karena harus menunggu dari pusat. Padahal kami sudah berikan kajian tentang TPA Piyungan sejak tahun 2018 lalu, sehingga tentu akan kami beri teguran dan masukan kepada pemda," ujar Indraza saat meninjau TPA Piyungan, Kamis (27/7).

Advertisement

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY Budhi Masturi menyampaikan, pihaknya memang sudah menyarankan beberapa hal terkait dengan pengelolaan di TPA Piyungan. Mulai dari adanya kebijakan anggaran yang mendukung, kemudian juga dilakukan dalam pengelolaan sampah dengan menggunakan teknologi yang modern.

Menurut Budhi, hal tersebut belum dilakukan secara serius oleh Pemprov DIY. Hal itu yang kemudian berdampak pada kondisi TPA Piyungan yang penuh akibat tidak ada pengelolaan.

"Disini tidak ada keinginan untuk mengolah, sampah memang jumlahnya kecil tapi kalau dibiarkan bisa menjadi banyak. Intinya kurang respon dan kurang tanggap pemerintah daerah," katanya. (inu)

Advertisement
Editor : Amin Surachmad
Sumber : Radar Jogja
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pembangunan PSEL segera Dimulai, Pemprov DIY Gandeng DIM-Denera untuk Pendanaan

Pembangunan PSEL segera Dimulai, Pemprov DIY Gandeng DIM-Denera untuk Pendanaan

Proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di TPA Piyungan memasuki tahap persiapan konstruksi. PT Danantara Investment Management (DIM) bersama PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) menggandeng ...

Yudha Kusuma Putera Berhasil Sabet Hasselblad Masters 2026, Tunjukkan Gunungan Sampah dari Balik Punggung Sapi

Yudha Kusuma Putera Berhasil Sabet Hasselblad Masters 2026, Tunjukkan Gunungan Sampah dari Balik Punggung Sapi

Bagi banyak orang, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan hanyalah hamparan gunungan sampah yang menyisakan bau menyengat. Namun, di mata Yudha Kusuma Putera, tempat itu justru menyimpan cerita yang layak dibawa ke ...

544 Warga Kalurahan Sitimulyo Yang Terdampak TPA Piyungan Dapat Bantuan BPJS Kesehatan, Bentuk Kompensasi Atas Gangguan Kesehatan

544 Warga Kalurahan Sitimulyo Yang Terdampak TPA Piyungan Dapat Bantuan BPJS Kesehatan, Bentuk Kompensasi Atas Gangguan Kesehatan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul memberikan bantuan BPJS Kesehatan kepada 544 warga Kalurahan Sitimulyo. Biaya iuran yang ditanggung pemkab ini, sebagai bentuk kompensasi dari dampak negatif khususnya kesehatan ...

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer