Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Arni meyakini aksi penolakan kelak bakal mengemuka. Khususnya dari warga Pedukuhan Modalan, Kalurahan/Kapanewon Banguntapan. Lantaran kapasitas TPST Modalan cukup besar. Berdasar dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) yang diumumkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIJ, kapasitas pengolahan TPST Modalan mencapai 49 ton per hari.
Sebagai anggota Komisi C DPRD Bantul, Arni pernah meminta penjelasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul perihal teknologi yang akan digunakan di TPST Modalan. Hanya, DLH Bantul belum pernah menjawab secara detail. Karena itu, Arni masih ragu apakah DLH Bantul benar-benar sudah mengantongi teknologi terbaru atau belum. ”Terutama, teknologi penghilang baunya,” ujarnya.
Karena itu pula, Arni khawatir nasib TPST Modalan kelak seperti TPST Piyungan. Di mana hanya menimbun sampah yang justru berakibat menimbulkan beberapa dampak lingkungan lain. ”Padahal, TPST di Kasihan dan Banguntapan itu salah satu tujuannya adalah menuntaskan persoalan sampah karena TPST Piyungan overload,” ingatnya.
Politikus Partai Golkar ini berpendapat gerakan Bantul Bersih Sampah 2025 (Bersama) merupakan program strategis. Mendukung upaya Pemprov DIJ untuk menangani sampah di masing-masing kabupaten.
Kendati begitu, Arni menilai, gereget dan gaung Bantul Bersama masih kurang. Indikator lainnya adalah beberapa rumah pilah sampah berhenti beroperasi. Padahal, keberadaan rumah pilah berfungsi untuk mengurai sampah. Harapannya, residu yang dibuang semakin minim.
Lalu, apa yang perlu dilakukan pemkab? Politikus yang berangkat dari daerah pemilihan Bantul-Sewon ini menyebut ada banyak cara. Salah satunya memberikan penghargaan kepada tokoh atau kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang sukses menuntaskan sampah di lingkungannya. ”Ini bisa memantik semangat tokoh dan KSM lainnya,” ucapnya.
Yang tak kalah penting, Arni mengingatkan, pemkab harus berkomitmen terhadap program ini. Salah satu caranya dengan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk DLH. ”Juga, rutin melakukan evaluasi,” tegasnya.
Selain penanganan sampah, politikus yang menjabat sebagai anggota DPRD Bantul sejak periode 2009-2014 ini juga serius memperhatikan banyaknya keluhan warga perihal ruas jalan yang rusak di Bumi Projotamansari.
Menurutnya, perbaikan atau pemeliharaan jalan tidak seperti beberapa tahun lalu. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul tidak bisa langsung menambal ruas jalan yang berlubang. Sesuai arahan salah satu lembaga aparat penegak hukum, DPUPKP harus melelangkan pekerjaan perbaikan ruas jalan. Akibatnya, seluruh ruas jalan yang akan diperbaiki tahun ini, misalnya, sudah terencana setahun sebelumnya. ”Kalau dulu, kan, tidak. Begitu ada laporan kerusakan bisa langsung diperbaiki,” ungkapnya.
Ruas jalan yang dikeluhkan warga, Arni menyebut, antara lain, merupakan kewenangan pemprov dan pemerintah pusat. Sehingga, pemkab tidak bisa berbuat banyak.
Dalam kesempatan itu, Arni juga menyinggung grand design pembangunan di Kabupaten Bantul. Menurutnya, masih mengambang. Itu, antara lain, karena pemprov tidak memberikan garis tegas perihal arah pembangunan di DIJ. ”Seperti di Bali, kan, jelas. Denpasar dan Bangli bagian metropolitannya. Lalu, Karangasem bagian desa wisatanya,” paparnya. (*/zam)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




