Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Demi PAD, Pengelolaan TPR Perlu Diserahkan ke BPKPAD

E
Penulis: Editor Content❯
Photo
Photo
RADAR JOGJA - Jembatan Kretek II sudah beroperasi. Seluruh objek wisata (obwis) pantai di Kabupaten Bantul pun akhirnya terhubung. Tak lama lagi, pemerintah berencana merealisasikan jembatan kelok 18.

BAGI Wildan Nafis, pembangunan infrastruktur di kawasan pantai selatan Bantul itu membawa beberapa konsekuensi. Pemkab Bantul harus segera berbenah mempersiapkan diri melakukan penyesuaian. ”Kalau tidak berbenah pasti ketinggalan. Terutama, sektor pariwisata,” tegas Wildan di ruang kerjanya pekan lalu.

Ya, sektor pariwisata paling terdampak serius dengan tersambungnya jalur jalan lintas selatan (JJLS) itu. Itu akibat tempat pemungutan retribusi (TPR) seluruh obwis yang berada di sebelah timur jembatan Kretek II masih berada di utara JJLS. Misalnya, TPR Pantai Parangtritis dan Pantai Depok. Pun dengan seluruh obwis yang berada di barat jembatan Kretek II. Mulai TPR Pantai Samas, Pantai Kuwaru, hingga Pantai Pandansimo Baru.

Sekarang, ketua Komisi B DPRD Bantul ini mengakui dampak itu belum terasa. Lantaran jembatan kelok 18 yang menghubungkan Kabupaten Gunungkidul dan Bantul baru akan dibangun. Jembatan JJLS yang menghubungkan Kabupaten Bantul dan Kulonprogo pun juga masih dalam perencanaan. ”Coba nanti kalau semuanya sudah terhubung,” ingatnya.

Jika sudah terhubung, ketua Komisi B DPRD Bantul ini mengingatkan, wisatawan yang datang dari arah Kulonprogo bisa leluasa keluar masuk obwis di Bumi Projotamansari. Pun dengan wisatawan yang datang dari arah Gunungkidul. ”Sehingga, TPR yang ada sekarang nanti hanya bisa memungut wisatawan yang datang dari arah Jogja. Kecolongan namanya,” katanya.

Dalam berbagai rapat pembahasan dengan dinas pariwisata (dispar), Wildan menegaskan, Komisi B sebenarnya berulang kali mendorong untuk pemindahan TPR. Termasuk dengan pengadaan tanah yang kelak dijadikan sebagai TPR baru. Hanya, upaya ini sia-sia. ”Pemkab belum punya good will,” ujarnya.

Pekerjaan lain di internal dispar, Wildan menyebut, pemungutan retribusi wisatawan. Politikus yang tinggal di Kapanewon Banguntapan ini berpendapat tugas itu idealnya ditangani badan pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah. Agar dispar bisa fokus dalam pengembangan dan promosi sektor pariwisata. Toh, tugas pemungutan retribusi sebenarnya bukan tugas dispar. ”Sebenarnya yang punya kewenangan di situ adalah BPKPAD. Dispar ngurusi retribusi, ya, nggak pas,” ucapnya.

Pemindahan tugas ke BPKPAD, Wildan berpendapat agar pendapatan daerah dari sektor pariwisata lebih maksimal. Sebab, rombongan bis wisatawan diketahui kerap memanfaatkan kelengahan TPR. Mereka memilih masuk ke obwis pagi buta. ”Sementara di TPR belum ada petugas yang berjaga,” jelasnya.

Kendati begitu, Wildan menekankan, pemindahan kewenangan itu idealnya dibarengi dengan pemecahan BPKPAD. Instansi yang berkantor di kompleks Parasamya itu dipecah menjadi dua. Yakni, dinas yang khusus menangani pendapatan daerah dan dinas yang menangani pengelolaan aset daerah. ”Agar seluruh potensi pendapatan daerah bisa tergarap maksimal,” tegasnya.

Sebagai pimpinan komisi yang membidangi keuangan dan ekonomi, Wildan menyadari pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bantul masih kecil. Dalam APBD 2022, misalnya, target PAD baru di angka Rp 500 miliar. Itu meliputi beberapa komponen. Yakni, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Wildan menegaskan, angka itu masih kecil. Belum mampu mencukupi berbagai kebutuhan pembangunan. Terutama infrastruktur. ”Wong BKK (bantuan keuangan khusus) dan dana keistimewaan yang diterima Kabupaten Bantul juga kecil. Kalah dibanding kabupaten lain. DAK (dana alokasi khusus) pun sama,” keluhnya. (*/zam)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bantul Masih Harus Kejar Rp 495 Miliar, Dua Bulan Tersisa, Pendapatan Baru Terealisasi 78,98 Persen

Bantul Masih Harus Kejar Rp 495 Miliar, Dua Bulan Tersisa, Pendapatan Baru Terealisasi 78,98 Persen

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul masih memiliki pekerjaan besar untuk memenuhi target pendapatan daerah 2026. Hingga Oktober, realisasi penerimaan baru mencapai Rp 1,86 triliun atau 78,98 persen dari target Rp2,35...

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer