Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Bantul Galakkan Digitalisasi dalam MPP

E
Penulis: Editor Content❯
(Foto: GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA)
(Foto: GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA - Pemkab Bantul berencana mengoperasikan Mall Pelayanan Publik (MPP) pada bulan Juni mendatang. Berbagai pihak pun telah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah kemarin (13/4). Agar bisa menyediakan pelayanan satu pintu bagi masyarakat di MPP tersebut.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, pelayanan publik merupakan cermin dari birokrasi yang dijalankan pemerintah. Sehingga melalui penandatanganan kerjasama MPP dengan berbagai pihak harapannya dapat mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Salah satunya melalui pelayanan publik yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Halim menyebut, MPP hadir sebagai salah satu terobosan pemerintah dalam menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat. Khususnya terhadap pelayanan publik yang cepat, tepat, mudah dan murah. Melalui program MPP, dia juga berharap dapat menyatukan seluruh jenis pelayanan publik kedalam satu tempat dan sistem.

Dalam program itu, Halim juga akan melakukan transformasi teknologi. Sehingga pihaknya dapat melaksanakan pengawasan kinerja pelayanan publik, menguatkan ekosistem inovasi, serta menguatkan pelayanan yang terpadu.

Selain itu MPP juga diharapkan dapat mendongkrak kemudahan berusaha melalui penyediaan layanan perizinan dan non perizinan yang terpadu. Sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan potensi di kabupaten Bantul.

"Dengan hadirnya MPP serta digitalisasi pelayanan publik, akan dapat membenahi dan mendukung proses bisnis dan data pelayanan, yang kemudian akan dapat memangkas tahapan-tahapan yang tidak dibutuhkan," ujar Halim dalam sambutannya.

Menurutnya, MPP juga merupakan wujud transformasi birokrasi pelayanan publik dari tradisional menuju model yang lebih modern. Wujud modernisasi tentu harus dilakukan perubahan. Salah satunya dengan mengurangi penggunaan kertas atau bahkan sama sekali tidak menggunakan kertas (paperless).

Menyambut transformasi dari offline menjadi online itu, tentu akan mengubah secara struktural dan cara bekerja institusi. Karena itu perlu dilakukan perencanaan secara matang agar komitmen tersebut tidak menghadapi kendala.
"Kita harus betul-betul mempersiapkan roadmap transformasi digital pelayanan publik, perluas akses dan peningkatan infrastruktur digital. Serta mempersiapkan kebutuhan SDM talenta digital," sebut Halim.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bantul Annihayah menyampaikan, dalam penandatanganan kerjasama tersebut ada berbagai pihak yang bergabung. Diantaranya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, KPP Pratama, Samsat, Kejaksaan Negeri, Polres, serta Kemenkumham. "Konsep MPP merupakan perintah kementerian PAN-RB untuk menyatukan berbagai layanan di satu pintu," kata Annihayah. (inu/eno)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab Bantul Apresiasi Seniman-Pelestari Cagar Budaya, Enam Pelestari Budaya Terima Penghargaan

Pemkab Bantul Apresiasi Seniman-Pelestari Cagar Budaya, Enam Pelestari Budaya Terima Penghargaan

Enam seniman, pelestari adat dan tradisi, serta pelestari cagar budaya menerima penghargaan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul. Apresiasi tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi masyarakat ...

Restorasi Gumuk Pasir Barchan di Parangtritis Dilakukan; Vegetasi Nonendemik, 2.400 Pohon Dicabut

Restorasi Gumuk Pasir Barchan di Parangtritis Dilakukan; Vegetasi Nonendemik, 2.400 Pohon Dicabut

Upaya mengembalikan fungsi alami kawasan Gumuk Pasir Barchan di Kalurahan Parangtritis, Kretek, terus dilakukan Pemkab Bantul. Salah satunya melalui pembersihan vegetasi nonendemik yang tumbuh di zona inti gumuk pasir.

Bantul Masih Kekurangan 15 Ribu PJU, Kebutuhan Capai 28 Ribu Unit

Bantul Masih Kekurangan 15 Ribu PJU, Kebutuhan Capai 28 Ribu Unit

Bantul masih kekurangan sekitar 15.000 lampu penerangan jalan umum. Dari kebutuhan 28.000 unit, baru 13.000 PJU yang terpasang hingga akhir 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer