Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

”Sesuai petunjuk dinas, minimal sepuluh pekerja harus masuk dalam DTKS,” jelas Dukuh Kretek Ryan Hidayat usai sosialisasi padat karya infrastruktur di RT 05 Kampung Kretek Lor, Kretek, Jambidan, Banguntapan Jumat (17/2).
Ryan tak keberatan dengan persyaratan baru itu. Sebaliknya, Ryan justru mengapresiasinya. Itu menunjukkan program yang digagas disnakertrans tersebut, antara lain, memang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Bumi Projotamansari.
”Sehingga, program pengentasan kemiskinan melalui padat karya tepat sasaran,” ucapnya.
Program padat karya di Pedukuhan Kretek, Ryan mengungkapkan, bersumber dari APBD Bantul. Sehingga, jumlah pekerjanya 26 orang. Dari jumlah itu, 16 pegawai di antaranya, Ryan memastikan sudah masuk dalam DTKS.Lantaran mayoritas warga Pedukuhan Kretek merupakan pekerja di sektor swasta.
”Ada yang berprofesi sebagai pembuat batu bata, ada juga yang petani,” ujarnya.
Karena itu, Ryan memastikan, seluruh warga Kampung Kretek Lor merespons baik rencana realisasi padat karya. Apalagi, padat karya di Kretek Lor berupa cor blok jalan.
Ya, warga Kretek Lor sudah lama menanti perbaikan jalan kampung mereka. Itu menyusul kondisinya yang sudah memprihatinkan. Banyak yang berlubang. Warga sudah berulang kali mengusulkan perbaikan jalan kepada pemerintah kalurahan. Hanya, hasilnya nihil.
”Perbaikan terakhir sebelum gempa bumi 2006,” ungkapnya.
Terpisah, Kabid Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Transmigrasi Disnakertrans Bantul Rumiyati membenarkan perihal persyaratan baru.Berdasar arahan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, realisasi program padat karya harus ikut berpartisipasi dalam pengurangan angka kemiskinan ekstrem. Dengan begitu, sebagian pekerja harus sesuai dengan DTKS.Minimal setidaknya pekerja masuk kategori pengangguran atau setengah pengangguran.
”Ini sudah kami sosialisasikan kepada ketua kelompok,” katanya.
Rumi, sapaan akrab Rumiyati, menyebut ada 153 lokasi padat karya yang dibiayai APBD Bantul pada 2023.Anggarannya Rp 100 juta per titik. Bersamaan, Pemprov DIJ juga menggelontorkan bantuan keuangan khusus (BKK) untuk padat karya infrastruktur. Hanya, BKK terbagi dalam dua skema. Pertama, Rp 100 juta per titik untuk 85 lokasi. Kedua, masing-masing lokasi Rp 200 juta untuk 117 titik.
”Padat karya BKK yang nilainya Rp 100 juta per titik direalisasikan bebarengan dengan APBD Bantul. Peletakan batu pertamanya tanggal 20 Maret. Berjalan selama 21 hari,” ungkapnya.
Dengan begitu, gelombang pertama padat karya infrastruktur sebanyak 238 titik. Rumi menyebut, tiap titik membutuhkan 26 pekerja. Sehingga, gelombang pertama mampu menampung 6.188 pekerja.
”Ada UPK-nya (upah perangsang kerja). Untuk pekerja Rp 70 ribu perhari; tukang Rp 80 ribu; dan ketua kelompok Rp 90 ribuper hari,” sebutnya. (*/zam)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




