Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tujuh OPD Raih Predikat Zona Hijau Ombudsman RI

E
Penulis: Editor Content❯
Suasana pemberian penghargaan dari Ombudsman RI kepada tujuh instansi di lingkungan Pemkab Bantul, Kamis (9/2).(DOKUMENTASI HUMAS PEMKAB BANTUL)
Suasana pemberian penghargaan dari Ombudsman RI kepada tujuh instansi di lingkungan Pemkab Bantul, Kamis (9/2).(DOKUMENTASI HUMAS PEMKAB BANTUL)
RADAR JOGJA - Sebanyak tujuh instansi atau organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bantul meraih penghargaan berupa predikat zona hijau dari Ombudsman RI pada Kamis (9/2). Adapun penghargaan yang didapatkan yakni atas penilaian terhadap kepatuhan penyelenggaraan dan pelayanan publik.

Ketujuh instansi itu diantaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Puskesmas Banguntapan II, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Kesehatan, serta Puskesmas Bambanglipuro.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIJ Budhi Masthuri mengatakan, penilaian tersebut dilakukan oleh pihaknya selama kurun waktu tahun 2022 lalu. Dalam penilaiannya juga ada dimensi berbeda. Karena selain penilaian dokumen standar pelayanan, pihaknya juga melakukan wawancara dan survei terkait implementasi pedoman kepada para petugas penyelenggara pelayanan.

Budhi membeberkan, DPMPTSP Bantul memperoleh nilai tertinggi yakni 94,48; disusul kemudian Puskesmas Banguntapan II dengan nilai 94,34; Dinas Sosial 91,31; Disdukcapil 91,21; Disdikpora 90,92; Dinas Kesehatan 89,58; dan Puskesmas Bambanglipuro 88,20.

Dengan raihan tersebut, ia pun mendorong tahun depan pemkab bisa meningkatkan pencapaiannya. Sehingga kemudian dapat menembus 10 besar peringkat nasional. Karena untuk saat ini posisi Bantul sendiri masih berada di 20 besar nasional.

"Kami juga berharap penilaian ini tidak semata-mata dijadikan tujuan akhir pengadaan pelayanan, namun dapat menjadi pemicu untuk memberikan layanan yang lebih optimal kepada masyarakat," ujar Budhi, Kamis.
Kepala DPMTPSP Bantul Annihayah mengaku, terus berupaya dalam memberikan pelayanan publik. Salah satunya melalui penyusunan maklumat pelayanan. "Total saat ini kami memiliki 50 standar pelayanan yang disusun dan dipatuhi oleh seluruh aparatur yang dimiliki," ungkap Annihayah.

Sementara itu, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih meminta kepada para kepala OPD agar terus memberikan pelayanan maksimal secara langsung. Serta secara bertahap untuk selalu mengevaluasi layanannya kepada publik. "Pelayanan harus terus ditingkatkan baik itu dari sisi sumber daya manusianya, peralatan, maupun sistemnya," tandas Halim. (inu/bah)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Peringati Hari Jadi Kulon Progo, Jam Layanan Masyarakat Disdukcapil dan Kapanewon Jadi Sorotan

Peringati Hari Jadi Kulon Progo, Jam Layanan Masyarakat Disdukcapil dan Kapanewon Jadi Sorotan

Peringatan Hari Jadi ke-75 Kabupaten Kulon Progo yang digelar Kamis (15/10/2026) malam dan berpusat di Alun-alun Wates (Alwa) mendapatkan sorotan tajam dari banyak pihak. Bukan hanya soal rangkaian acara yang..

Ingatkan Pentingnya Identitas Digital, Disdukcapil Bantul Targetkan Capaian IKD Tembus 30 Persen Tahun Ini

Ingatkan Pentingnya Identitas Digital, Disdukcapil Bantul Targetkan Capaian IKD Tembus 30 Persen Tahun Ini

Capaian aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) di Kabupaten Bantul tinggi. Berdasar data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bantul, capaian aktivasi IKD hingga Selasa (4/8).

Nikah Siri sejak 1991 dan Punya Dua Anak tapi Belum Tercatat, Pemkot Magelang Gelar Isbat Nikah

Nikah Siri sejak 1991 dan Punya Dua Anak tapi Belum Tercatat, Pemkot Magelang Gelar Isbat Nikah

Belasan pasangan suami-istri di Kota Magelang mengikuti isbat nikah di Gedung Wanita, Rabu (24/6).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer