Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mahfud menuturkan kedua aturan baku ini memiliki korelasi dalam pembatasan korupsi. RUU Perampasan Aset untuk mengamankan barang bukti yang sedang berperkara. Sementara RUU Pembatasan Belanja untuk melacak aliran uang dalam transaksi.
“Sudah sampaikan ke DPR tapi belum disetujui,” curhatnya ditemui di Panti Asuhan Bina Siwi Pajangan Bantul, Jumat (3/2).
Mahfud menuturkan Pemerintah telah berkomunikasi dengan DPR. Untuk RUU Perampasan Aset bertujuan merampas aset berperkara. Sehingga bisa diamankan sebelum putusan final pengadilan. Tujuannya agar tidak dihilangkan atau dijual oleh pihak berperkara.
Dia mencontohkan kasus BLBI. Kala itu barang bukti tanah telah diserahkan kepada peradilan sebagai jaminan hutang negara. Berupa sertifikat tanah sekian juta hektar.
“Masih proses peradilan kita hanya simpan dokumennya tiba - tiba sudah djual. Orang sedang berperkara tidak cari apa-apa dirampas saja asetnya,” katanya.
Mahfud lalu menceritakan detil RUU Pembatasan Belanja. Berupa batas belanja uang tunai maksimal Rp 100 juta. Lebih dari itu wajib menggunakan sistem pembayaran dengan bank.
Dia berkaca pada salah satu kasus di daerah. Pemerintah Pusat menggelontorkan uang tunai. Kepala Daerah lalu memanipulasi dengan transaksi secara tunai. Alhasil pelacakan aliran dana tak optimal
“Papua itu uang dari negara tunai, untuk proyek ini tapi tidak dikirim ke bank lain, dibayarkan tunai, nah kita sekarang batasi, kalau mau belanja lebih dari Rp 100 juta lewat bank. Terus pemerintah tahu ini uang darimana, dari rekening mana, ke mana, UU ini belum disetujui oleh DPR,” keluhnya. (dwi)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




