Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul Trisna Manurung mengatakan, sebenarnya nilai ketetapan pajak di Bantul bisa mencapai Rp 71 miliar. Dengan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebanyak 651.000 lembar. Namun pihaknya hanya menentukan target sebesar Rp 57 miliar. Karena ada potensi kesalahan data dan objek pajak yang berubah pada tahun-tahun sebelumnya.
Trisna menyebut, pendapatan PBB-P2 belum dapat menyentuh nilai ketetapan pajak. Hanya saja, rasio pembayaran pajak di Bantul cukup bagus. Karena dapat mencapai angka 70 persen dengan jumlah pendapatan dari PBB-P2 2022 mencapai Rp 55 miliar.
"Collection ratio atau tingkat pembayaran pajak di Bantul dari tahun ke tahun cukup bagus. Bahkan tahun lalu bisa mencapai lebih dari 7 persen," ujar Trisna seusai Penyerahan Secara Simbolis SPPT PBB-P2 Tahun 2023 di Kompleks Pemkab Bantul Selasa (31/1).
Guna memaksimalkan pendapatan dari sektor PBB-P2, BPKPAD Bantul juga telah melakukan beberapa pembaharuan dan inovasi layanan. Di antaranya merubah bentuk SPPT PBB-P2 dengan menambahkan QR Code. Lalu perubahan format SPPT dengan menambahkan piutang pajak PBB lima tahun terakhir. Serta pembebasan pajak 100 persen dengan nilai ketetapan kurang dari Rp10 ribu.
Selain ketiga inovasi itu, lanjut Trisna, pihaknya juga menerapkan tanda tangan secara elektronik yang disahkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara dalam proses cetak SPPT PBB-P2. BPKAD Bantul pun juga telah membina kemitraan dengan lima mitra pembayaran PBB-P2.
Lebih lanjut, instansi tersebut kini juga telah menyediakan tujuh mobil pelayanan daerah yang beroperasi sejak Januari. Agar masyarakat semakin mudah membayar pajak. Saat ini pembayaran pajak daerah pun telah dapat dilakukan melalui berbagai aplikasi di smartphone. Kemudian juga pemberian reward berupa 38 unit sepeda motor dan 1 unit mobil.
"Mobil dan motor tersebut diundi di 17 kapanewon se-Kabupaten Bantul bagi wajib pajak yang telah melakukan pembayaran di awal waktu sebelum jatuh tempo," bebernya.
Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih meminta, agar para panewu dan lurah untuk selalu melakukan pemantauan terhadap petugas PBB. Serta koordinasi dengan dukuh dan ketua RT dalam penyampaian SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak. Agar kemudian manfaat dari pembayaran pajak tersebut bisa dirasakan maksimal oleh masyarakat. "Mari terus kita tingkatkan potensi pajak kita untuk membangun bantul tercinta, pajak lunas pembangunan jelas,” pesan Halim. (inu/eno)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




