Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kawasan Kumuh di Bantul Capai 295 Hektare

E
Penulis: Editor Content❯
JADI INCARAN: Petani cabai asal Padukuhan Pojokan, Caturharjo, Sleman Suwandi saat ditemui di ladangnya (14/6). Beberapa waktu lalu, cabai siap panen miliknya sempat dicuri.(MEITIKA CANDRA LANTIVA/RADAR JOGJA)
JADI INCARAN: Petani cabai asal Padukuhan Pojokan, Caturharjo, Sleman Suwandi saat ditemui di ladangnya (14/6). Beberapa waktu lalu, cabai siap panen miliknya sempat dicuri.(MEITIKA CANDRA LANTIVA/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA - Jumlah kawasan kumuh di Kabupaten Bantul tergolong cukup tinggi. Bahkan dari catatan Forum Komunikasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Bantul yang dinaungi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), luas kawasan kumuh mencapai 295 hektare.

Ketua Forum Komunikasi BKM Bantul Putra Setiyarta mengatakan, dari hasil catatannya kawasan kumuh terdapat di enam kapanewon. Yakni di Kapanewon Banguntapan, Sewon, Kasihan, Bantul, Kretek, dan Sedayu. Keenam wilayah tersebut dibedakan dalam beberapa kategori tingkat kekumuhan. Dari berat, sedang, dan ringan.

Dijelaskan Putra, predikat kawasan kumuh sendiri ditentukan dari 12 indikator. Di antaranya kurang optimalnya pengelolaan sampah, minimnya saluran drainase, dan ketersediaan air bersih yang kurang. Selain itu, kurang baiknya jalur lingkungan, banyaknya kemiskinan, kondisi bangunan atau gedung yang buruk, persoalan limbah, serta tidak maksimalnya proteksi kebakaran.

Pada tahun ini, lanjut Putra, ada tiga kalurahan di Bantul yang menjadi prioritas Kementerian PUPR dalam penanganan kawasan kumuh. Detailnya di Kalurahan Panggungharjo seluas 29,6 hektare, Kalurahan Pendowoharjo 4 hektare, dan Kalurahan Bangunjiwo 3 hektare. Ketiga titik tersebut akan mendapat alokasi dana sebesar Rp 1 miliar dari sisa anggaran Kementerian PUPR.

"Program kita bermitra dengan pemerintah untuk pengurangan kawasan kumuh yang di SK Bupati tertulis ada 295 hekatare. Rencananya pada 2023 ini program akan dimulai dari bantaran Sungai Winongo yang ada di Pendowoharjo dan Panggungharjo. Dan untuk kawasan lain, berlanjut di tahun selanjutnya," beber Putra seusai menggelar kegiatan di Rumah Dinas Bupati Bantul beberapa waktu lalu.

Terkait dengan program pengentasan kawasan kumuh itu, Putra mengaku, forumnya juga memiliki program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Program tersebut menurutnya telah sejalan dengan visi misi bupati dalam mewujudkan Bantul yang harmonis dan sejahtera.

Putra pun menyatakan, Forum Komunikasi BKM Bantul juga telah membentuk kerja sama dengan pemerintah kalurahan untuk membuat detail engineering design (DED) terkait penanganan kawasan kumuh tersebut. Harapannya pada Maret-April, apa yang sudah tertuang dalam DED bisa segera ditindaklanjuti. "April diharapkan sudah proses eksekusi," ucapnya.

Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyebut, penanganan kawasan kumuh memang menjadi perhatian Pemkab Bantul. Dengan kehadiran Forum Komunikasi BKM, diharapkan bisa menjadi mitra pemerintah untuk membantu mengatasi kawasan kumuh. Serta percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bantul. “Saya berharap dengan keberadaan BKM ini akan mewadahi aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk program pemberdayaan masyarakat. Sebagai upaya dalam mengatasi kawasan kumuh dan percepatan pembangunan infrastruktur," kata Halim. (inu/eno)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bekali Pemilih Pemula, Bawaslu Ingatkan Tiga Ancaman Demokrasi kepada Siswa SMAN 1 Sewon 

Bekali Pemilih Pemula, Bawaslu Ingatkan Tiga Ancaman Demokrasi kepada Siswa SMAN 1 Sewon 

Bekali Pemilih Pemula, Bawaslu Ingatkan Tiga Ancaman Demokrasi kepada Siswa SMAN 1 Sewon 

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bantul belum berjalan optimal. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah kalurahan adalah sulitnya mendapatkan lahan strategis untuk lokasi pembangunan.

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

Minat pengayuh becak konvensional di Kabupaten Bantul untuk mendapatkan bantuan becak listrik terus meningkat. Hingga pertengahan November 2026, tercatat lebih dari 500 pengayuh becak telah mengajukan Bantuan Presiden..

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer