Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

”Sudah kami umumkan (nama-namanya, Red),” jelas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bantul Isa Budi Hartomo di ruang kerjanya kemarin (13/12).
Ada enam pejabat yang ikut mendaftarkan diri dalam proses seleksi sekda. Tiga nama lain adalah Kepala Kundha Kabudayan (Dinas Kebudayaan) Bantul Nugroho Eko Setyanto; Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul Bambang Purwadi Nugroho; dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Bantul Sukrisna Dwi Susanta.
Isa, sapaan Isa Budi Hartomo, menargetkan sekda baru pengganti Helmi Jamharis dilantik 2 Januari 2023. Karena itu, Pemkab Bantul setelah menerima tiga nama dari pansel langsung menggenjot tahapan berikutnya. Yakni, meminta rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). ”Suratnya sudah kami kirimkan,” ucapnya.
Dari informasi yang diperoleh Radar Jogja, salah satu nama yang memenuhi persyaratan belum pernah mengikuti diklat kepemimpinan (diklatpim) II. Yakni, Agus Budi Raharjo yang saat ini menjabat kepala dinas kesehatan. Kepala Bappeda Bantul Fenty Yusdayati dan Trisna Manurung yang menjabat kepala badan pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah, sudah pernah mengikuti program untuk mencapai persyaratan peningkatan kompetensi bagi aparatur pemerintah itu.
Dalam proses seleksi, birokrat yang pernah menjabat kepala bappeda ini mengakui, pansel memang tidak mencantum persyaratan yang rigid. Termasuk di antaranya tidak mencantumkan calon sekda harus pernah mengikuti diklatpim II. Lantaran KASN tidak mensyaratkannya.
Kendati begitu, Isa tak memungkiri ada beberapa daerah lain yang mencantumkan persyaratan pernah mengikuti diklatpim II. Sebagai persyaratan tambahan lokal.
”Dan itu (persyaratan tambahan, Red) dibolehkan oleh KASN,” ujarnya.
Isa tak mau berandai-andai perihal siapa yang kelak terpilih sebagai sekda. Itu merupakan otoritas bupati. Bupati yang akan menentukan salah satu dari tiga nama yang disodorkan pansel.
Namun, Isa berpendapat, sekda terpilih kelak idealnya harus mengikuti diklatpim II. Sekaligus harus lulus. Itu jika bupati menjatuhkan pilihannya pada calon yang belum pernah mengikuti diklatpim II. ”Lha nek misale nggak lulus, ya, cilaka,” kelakarnya.
Terpisah, Kadiv Humas Jogja Corruption Watch Baharuddin Kamba menaruh harapan besar kepada sekda terpilih. Kamba, sapaannya, berharap sekda terpilih merupakan sosok berintegritas. Sekaligus memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi.
”Rekam jejaknya harus klir. Tidak ada masalah dengan persoalan hukum atau persoalan lainnya,” tegasnya.
Bagi Kamba, integritas dan komitmen itu penting. Sebab, sekda merupakan lokomotif pemkab. Yang membawa gerbong pemerintahan. Figur dan kebijakan sekda berpengaruh terhadap roda kinerja organisasi perangkat daerah.
”Kalau sekda terpilihnya, misalnya, nanti tersandung persoalan hukum, kan, jadi repot pemerintahan. Bupatinya pasti juga jadi pusing,” ingatnya.
Ketika disinggung salah satu calon belum ikut diklatpim II, Kamba berpendapat hal itu bukan persyaratan. Kendati begitu, Kamba menekankan, standar kompetensi bagi aparatur sipil negara telah diatur dalam beberapa regulasi. Di antaranya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017. Dengan begitu, setiap pejabat harus mengikuti diklatpim. Sesuai dengan jenjang eselonnya. (inu/zam)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




