Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pertanyakan Kejelasan Proyek JJLS

E
Penulis: Editor Content❯
Tanah Sudah Dipatok,  Ganti Rugi Belum Ada (Foto: Siti Fatimah/Radar Jogja)
Tanah Sudah Dipatok, Ganti Rugi Belum Ada (Foto: Siti Fatimah/Radar Jogja)
Radar Jogja - Pewaris Tanah Tutupan Jepang di Parangtritis, Kretek, mempertanyakan kejelasan proyek Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS). Sebab tanah yang masuk proyek JJLS sudah dipatok sejak 2019, namun ganti rugi lahan warga seluas 15 hektare belum kunjung diberikan.

Koordinator Masyarakat Pengelola Tanah Tutupan Parangtritis (MPT2P) Suparyanto menekankan, pihaknya tidak mempersulit pembangunan JJLS. Lantaran warga hanya meminta haknya sebagai pemilik tanah. “Pinginnya tetap ganti rugi lahan sesuai UU No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,” tegas Paryanto, sapaan akrabnya, saat dihubungi Radar Jogja kemarin (12/12).

Ia mengatakan, pemerintah yang tidak membayar ganti rugi lahan sama saja melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri. Sementara warga juga disebutnya tidak mematok harga tinggi. Hal ini yang kemudian menghambat pembangunan Kelok 18 yang akan menghubungkan JJLS. “Makane ra wani ngawe (Kelok 18 jadi belum tergarap, Red),” ujarnya.

Paryanto mengungkapkan, dia bersama pewaris lain Tanah Tutupan Jepang heran pemerintah enggan membayarkan ganti rugi lahan. Padahal, ganti rugi terhadap tanaman telah diberikan Juli lalu. “Lah malah jadi pertanyaan, gek-gek ganti rugi lahan juga sudah cair. Tapi nggak tahu ke mana,” ketusnya.
Ia juga mengaku telah menjalani konsolidasi dengan Ketua DPRD DIJ Nuryadi dan Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto. Dalam pertemuan itu, dia dijanjikan akan segera dapat kejelasan. Namun Nuryadi dan Eko minta waktu sebulan. “Ini sudah lebih dari sebulan, masih belum ada kabar lanjutan,” sebutnya.

Dalam pertemuan dengan Nuryadi dan Eko, Paryanto pun menyebut adanya kehadiran dari pemerintah pusat. Ia mengaku tidak ingat siapa nama pejabat itu, tapi seorang perempuan, yang menyatakan bila pembahasan JJLS alot jalurnya akan diubah.

“Kalau dipindah kena KPK. Uang sudah masuk siapa yang tanggung jawab. Uang pemerintah sudah bayar tanaman dan tenaga patok. Kemarin saya bilang itu, saya akan laporkan KPK,” ucapnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto tidak menegaskan dan tidak menampik pertemuannya dengan Paryanto. “Nanti saya tanyakan perkembangannya nggih ke pemda,” jawabnya singkat. (fat/laz)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Restorasi Gumuk Pasir Barchan di Parangtritis Dilakukan; Vegetasi Nonendemik, 2.400 Pohon Dicabut

Restorasi Gumuk Pasir Barchan di Parangtritis Dilakukan; Vegetasi Nonendemik, 2.400 Pohon Dicabut

Upaya mengembalikan fungsi alami kawasan Gumuk Pasir Barchan di Kalurahan Parangtritis, Kretek, terus dilakukan Pemkab Bantul. Salah satunya melalui pembersihan vegetasi nonendemik yang tumbuh di zona inti gumuk pasir.

Niat ke Obelix Malah Piknik Gratis di Parangtritis, DPRD Bantul Soroti Potensi Kebocoran Retribusi

Niat ke Obelix Malah Piknik Gratis di Parangtritis, DPRD Bantul Soroti Potensi Kebocoran Retribusi

Berwisata ke Obelix Seaview di Kabupaten Gunungkidul ternyata bisa sekaligus menikmati Pantai Parangtritis di Kabupaten Bantul tanpa membayar retribusi. Celah ini muncul karena bus wisata yang membawa rombongan ke ...

Sisa Dua Bulan, Pemkal Parangtritis Kejar Kekurangan PAD Retribusi Rp 9 Miliar

Sisa Dua Bulan, Pemkal Parangtritis Kejar Kekurangan PAD Retribusi Rp 9 Miliar

Pemerintah Kalurahan (Pemkal) Parangtritis, Kretek, Bantul masih harus mengejar kekurangan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi objek wisata Pantai Parangtritis sebesar Rp 9 miliar. Padahal, waktu yang tersisa ...

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer