Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Peningkatan Tembus Rp 100 Miliar dalam Lima Tahun

E
Penulis: Editor Content❯
KONSENTRASI: Para kepala desa terpilih hasil Pilkades serentak 31 Januari 2019 lalu mengikuti pengarahan Bupati Purworejo Agus Bastian di rumah dinas bupati Purworejo, Rabu (20/2). ( BUDI AGUNG/RADAR JOGJA )
KONSENTRASI: Para kepala desa terpilih hasil Pilkades serentak 31 Januari 2019 lalu mengikuti pengarahan Bupati Purworejo Agus Bastian di rumah dinas bupati Purworejo, Rabu (20/2). ( BUDI AGUNG/RADAR JOGJA )
RADAR JOGJA - Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul sukses menggelar Pajak Bantul Award 2022. Event yang bertujuan sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak itu terbukti ampuh mendongkrak pendapatan pajak daerah.
Pajak Bantul Award yang digelar di Lapangan Trirenggo Jumat (25/11) lalu merupakan kali kelima. Temanya Sang Pejuang. Bintang tamunya Denny Caknan dan Kukuh Prasetya Kudamai. Kali pertama Pajak Bantul Award digelar pada 2017. "Pada 2020 ditiadakan karena Pandemi Covid-19," jelas Kepala Bidang Penagihan, Pengembangan, dan Pemeriksaan BPKPAD Bantul Darmawan Purwana di ruang kerjanya kemarin (1/12).
Pada 2017, Wawan, sapaan Darmawan Purwana menyebut, pendapatan pajak daerah masih di angka Rp 134 miliar. Itu meliputi 11 jenis pajak daerah. Nah, enam tahun berselang pendapatan pajak daerah tembus Rp 234 miliar. Ya, pendapatan pajak daerah pada APBD Perubahan 2022 ditarget mencapai Rp 234 miliar. Naik Rp 12 miliar dibanding target APBD Murni 2022 sebesar Rp 222 miliar. "Artinya, dalam lima tahun terakhir peningkatan pendapatan pajak daerah tembus Rp 100 miliar. Asumsinya per tahun Rp 20 miliar penambahannya," ucapnya.
Peningkatan fantastis itu, Wawan menegaskan, tidak datang tiba-tiba. Itu merupakan hasil kerja keras BPKPAD. Instansi yang berkantor di Kompleks Parasamya itu intens mengeluarkan berbagai terobosan strategi. Salah satunya Pajak Bantul Award. "Itu bentuk penghargaan kami kepada para wajib pajak," ungkapnya.
Sejak kali pertama event ini digelar, Wawan menceritakan, banyak wajib pajak yang merasa antusias. Lantaran merasa di-wong-ke. Sehingga mereka kemudian berlomba-lomba untuk tertib membayar pajak.
Pun dengan lurah beserta jajaran pamong. Mereka menjadi bersemangat untuk menjadikan kalurahannya tertib membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2). "Pajak Bantul Award menjadikan lurah dan pamong berkompetisi," katanya.
Menurutnya, tidak ada kalurahan yang pernah lunas 100 persen dalam pembayaran PBB P2 sebelum 2017. Apalagi tingkat kapanewon. Kondisi ini berbanding terbalik dengan lima tahun terakhir. Pada 2022, misalnya, dari 75 kalurahan 24 di antaranya yang sukses 100 persen lunas PBB P2. "Dari 17 kapanewon ada tiga kapanewon yang 100 persen. Yaitu, Dlingo, Kretek, dan Sanden," sebutnya.
Bagaimana tahun depan? Pejabat yang tinggal di Kapanewon Sewon ini optimistis capaian pendapatan pajak daerah lebih baik lagi. Jumlah kalurahan dan kapanewon yang lunas 100 persen bakal bertambah. Setidaknya jumlah kalurahan yang lunas 100 persen minimal mencapai 26 kalurahan. "Kemudian ada empat kapanewon yang akan lunas 100 persen," sebutnya optimistis.
Wawan menyadari berbagai terobosan untuk mendongkrak capaian pajak daerah membutuhkan anggaran. Kendati begitu, Wawan mengingatkan, anggaran yang dialokasikan BPKPAD itu sangat kecil dibanding dengan pendapatan pajak daerah yang diperoleh pemkab. "Hanya seujung kuku dibanding perolehannya," tegasnya.
BPKPAD, Wawan menekankan, tidak hanya memotivasi semangat wajib pajak melalui Pajak Bantul Award. Lebih dari itu, BPKPAD juga terus berbenah memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan validasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), salah satunya. Jika berkas persyaratan komplet, validasi bisa selesai dalam sehari. "Pagi masuk, sore sudah jadi," katanya.
Pelayanan PBB P2 setali tiga uang. Menurutnya, armada mobil pajak keliling bertambah dua unit. Salah satunya dari corporate social responsibility Bank BPD DIY. Dengan begitu, mobil pajak keliling yang berkeliling ke pelosok berjumlah tujuh unit. "Tiap hari menyasar ke tujuh kapanewon. Antrean permintaan pelayanan mobil pajak keliling tidak panjang lagi," tegasnya.
Kepala BPKPAD Bantul Trisna Manurung mengungkapkan hal senada. Menurutnya, Pajak Bantul Award merupakan bentuk apresiasi terhadap wajib pajak dan seluruh stakeholder. Seperti panewu, lurah, dan dukuh dalam pengelolaan PBB P2. "Ini juga bentuk media silaturahmi pemda dengan wajib pajak dan seluruh komponen pengelola pajak daerah. Agar ke depan tetap terjalin hubungan yang harmonis dan berkesinambungan," tambahnya. (zam)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bantul Masih Harus Kejar Rp 495 Miliar, Dua Bulan Tersisa, Pendapatan Baru Terealisasi 78,98 Persen

Bantul Masih Harus Kejar Rp 495 Miliar, Dua Bulan Tersisa, Pendapatan Baru Terealisasi 78,98 Persen

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul masih memiliki pekerjaan besar untuk memenuhi target pendapatan daerah 2026. Hingga Oktober, realisasi penerimaan baru mencapai Rp 1,86 triliun atau 78,98 persen dari target Rp2,35...

Bekali Pemilih Pemula, Bawaslu Ingatkan Tiga Ancaman Demokrasi kepada Siswa SMAN 1 Sewon 

Bekali Pemilih Pemula, Bawaslu Ingatkan Tiga Ancaman Demokrasi kepada Siswa SMAN 1 Sewon 

Bekali Pemilih Pemula, Bawaslu Ingatkan Tiga Ancaman Demokrasi kepada Siswa SMAN 1 Sewon 

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bantul belum berjalan optimal. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah kalurahan adalah sulitnya mendapatkan lahan strategis untuk lokasi pembangunan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer