Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Buruh Tuntut Kenaikan Upah 15 Persen di 2023

E
Penulis: Editor Content❯
Photo
Photo
RADAR JOGJA - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bantul berharap ada kenaikan upah bagi buruh di 2023 mendatang. Tuntutan kenaikan upah itu berdasar atas semakin besarnya jumlah kebutuhan para pekerja, akibat dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Ketua DPC SPSI Bantul Fardhanatun mengatakan, pihaknya ingin pada Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) tentang upah minimum kenaikan upah 2023 mendatang ada kenaikan sebesar 10 sampai 15 persen. Perlunya kenaikan upah itu dinilai sebagai salah satu solusi bertambahnya kebutuhan pokok pekerja, akibat kenaikan harga BBM. "Saya sebagai perwakilan buruh di Bantul menginginkan ada kenaikan, apalagi BBM sudah naik 30 persen," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (18/11).

Ia menilai, sampai saat ini besaran upah bagi buruh juga masih cukup rendah jika digunakan membeli berbagai kebutuhan pokok. Terlebih lagi dengan adanya inflasi atau kenaikan harga berbagai kebutuhan imbas dari berubahnya harga BBM. Adapun besaran upah minimum kabupaten (UMK) di Bantul untuk tahun 2022 ini Rp 1,9 juta per bulan
Menurutnya Fardhanatun, kenaikan upah 10-15 persen juga bukan merupakan tuntutan yang sulit diwujudkan oleh perusahaan. Namun oleh para pekerja sudah dirasa cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Adanya kenaikan upah itu harapannya juga mewujudkan impian buruh untuk memberikan pendidikan layak bagi anak-anaknya. "Insyaallah dengan upah yang layak, kami bisa manage supaya cukup untuk makan dan pendidikan. Maka kami menginginkan ada kenaikan upah sebesar 10-15 persen,” harap Fardhanatun.

Sementara Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan gubernur terkait dengan penetapan upah minimum provinsi (UMP) serta turunannya yakni UMK. Menurutnya, ada banyak variabel pembentukan UMK diantaranya pertumbuhan ekonomi dan inflasi. "Semua perlu dipertimbangkan. Nanti 7 Desember kita umumkan (besaran UMK di Bantul," tandas Halim. (inu/bah)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

KHL Rp 4,2 Juta tapi Upah Masih Rp 2,8 Juta, MPBI Desak Pemerintah Naikkan UMK DIY Rp 4 Juta

KHL Rp 4,2 Juta tapi Upah Masih Rp 2,8 Juta, MPBI Desak Pemerintah Naikkan UMK DIY Rp 4 Juta

Puluhan buruh KHL Rp 4,2 Juta tapi Upah Masih Rp 2,8 Juta, MPBI Desak Pemerintah Naikkan UMK DIY Rp 4 Juta

Jawaban Pemprov DIY Dinilai Normatif dan Hanya Basa-basi, Massa Peserta Aksi di Jogja Kecewa

Jawaban Pemprov DIY Dinilai Normatif dan Hanya Basa-basi, Massa Peserta Aksi di Jogja Kecewa

Massa dari Aliansi Jogja Memanggil turun ke jalan dan menggelar aksi demontrasi di Kantor Gubernur DIJ, Kompleks Kepatihan, Rabu (28/10). Mereka membawa 12 tuntutan kebijakan publik rezim pemerintahan Presiden Prabowo

Kesejahteraan Buruh Diklaim Meningkat, PRT di DIY Masih Minim Perlindungan

Kesejahteraan Buruh Diklaim Meningkat, PRT di DIY Masih Minim Perlindungan

Peningkatan kesejahteraan buruh yang menjadi salah satu agenda pemerintah dinilai perlu diikuti penguatan perlindungan bagi seluruh kelompok pekerja, termasuk pekerja rumah tangga (PRT). Di DIY, PRT masih menghadapi ...

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer