Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua DPC SPSI Bantul Fardhanatun mengatakan, pihaknya ingin pada Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) tentang upah minimum kenaikan upah 2023 mendatang ada kenaikan sebesar 10 sampai 15 persen. Perlunya kenaikan upah itu dinilai sebagai salah satu solusi bertambahnya kebutuhan pokok pekerja, akibat kenaikan harga BBM. "Saya sebagai perwakilan buruh di Bantul menginginkan ada kenaikan, apalagi BBM sudah naik 30 persen," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (18/11).
Ia menilai, sampai saat ini besaran upah bagi buruh juga masih cukup rendah jika digunakan membeli berbagai kebutuhan pokok. Terlebih lagi dengan adanya inflasi atau kenaikan harga berbagai kebutuhan imbas dari berubahnya harga BBM. Adapun besaran upah minimum kabupaten (UMK) di Bantul untuk tahun 2022 ini Rp 1,9 juta per bulan
Menurutnya Fardhanatun, kenaikan upah 10-15 persen juga bukan merupakan tuntutan yang sulit diwujudkan oleh perusahaan. Namun oleh para pekerja sudah dirasa cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Adanya kenaikan upah itu harapannya juga mewujudkan impian buruh untuk memberikan pendidikan layak bagi anak-anaknya. "Insyaallah dengan upah yang layak, kami bisa manage supaya cukup untuk makan dan pendidikan. Maka kami menginginkan ada kenaikan upah sebesar 10-15 persen,” harap Fardhanatun.
Sementara Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan gubernur terkait dengan penetapan upah minimum provinsi (UMP) serta turunannya yakni UMK. Menurutnya, ada banyak variabel pembentukan UMK diantaranya pertumbuhan ekonomi dan inflasi. "Semua perlu dipertimbangkan. Nanti 7 Desember kita umumkan (besaran UMK di Bantul," tandas Halim. (inu/bah)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




