Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Joko Minta Warga Terlibat Perangi Rokok Ilegal

E
Penulis: Editor Content❯
KERJA SAMA: Suasana saat sosialisasi tentang barang kena cukai dan pencegahan peredaran rokok ilegal di Kompleks Parasamya Pemkab Bantul kemarin (16/11). Masyarakat diminta harus ikut terlibat dalam upaya pencegahan.(DOK HUMAS PEMKAB BANTUL)
KERJA SAMA: Suasana saat sosialisasi tentang barang kena cukai dan pencegahan peredaran rokok ilegal di Kompleks Parasamya Pemkab Bantul kemarin (16/11). Masyarakat diminta harus ikut terlibat dalam upaya pencegahan.(DOK HUMAS PEMKAB BANTUL)
 

RADAR JOGJA - Pemkab Bantul melakukan sosialisasi tentang barang kena cukai dan pencegahan peredaran rokok ilegal. Dalam kegiatan yang digelar di Kompleks Parasamya kemarin (16/11) itu, Wakil Bupati Bantul Joko B Purnomo meminta masyarakat bisa aktif dalam upaya memerangi peredaran rokok ilegal.

Menurut Joko, mencegah peredaran rokok ilegal bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Namun juga harus diperlukan peran masyarakat. Agar upaya pencegahan barang yang merugikan negara tersebut bisa maksimal.

Oleh karena itu, dalam kegiatan sosialisasi tersebut, pemkab juga turut mengundang agen-agen informasi masyarakat, anggota perlindungan masyarakat (linmas), serta perwakilan dari pelaku UMKM di Kabupaten Bantul. “Bukan hanya tanggung jawab kantor bea cukai saja. Tetapi kita sebagai masyarakat juga bertanggung jawab," tegas Joko di sela kegiatan kemarin (16/11).

Dari sosialisasi itu, Joko berharap, masyarakat bisa paham tentang cukai dan rokok ilegal. Sehingga kemudian dapat meningkatkan kesadaran untuk ikut serta memberantas Barang Kena Cukai (BKC) ilegal. Karena termasuk bentuk tindak pidana dan menyebabkan kerugian negara.

Selaku narasumber, Pelaksana Pemeriksa Kantor Bea Cukai Jogjakarta Vita Mardiyatun menyampaikan, ada beberapa jenis tembakau yang memang harus dikenakan cukai. Seperti di antaranya tembakau sigaret kretek dan sigaret putih, sigaret kelembak menyan, rokok daun atau klobot, rokok elektrik, serta tembakau iris. "Tembakau iris yang kena cukai yaitu tembakau iris yang dikemas maksimal 2,5 kilogram dan dikemas untuk penjual eceran,” beber Vita.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bantul Yulius Suharta menuturkan, kerugian negara yang dihasilkan dari peredaran tembakau ilegal itu adalah tentang dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT). Diketahui, DBH CHT merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang diperoleh dari hasil tembakau dan diberikan kepada daerah. Dana tersebut memiliki fungsi mendanai kebutuhan daerah. "Adanya DBH CHT bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bantul," ungkapnya. (inu/eno)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab Bantul Apresiasi Seniman-Pelestari Cagar Budaya, Enam Pelestari Budaya Terima Penghargaan

Pemkab Bantul Apresiasi Seniman-Pelestari Cagar Budaya, Enam Pelestari Budaya Terima Penghargaan

Enam seniman, pelestari adat dan tradisi, serta pelestari cagar budaya menerima penghargaan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul. Apresiasi tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi masyarakat ...

Restorasi Gumuk Pasir Barchan di Parangtritis Dilakukan; Vegetasi Nonendemik, 2.400 Pohon Dicabut

Restorasi Gumuk Pasir Barchan di Parangtritis Dilakukan; Vegetasi Nonendemik, 2.400 Pohon Dicabut

Upaya mengembalikan fungsi alami kawasan Gumuk Pasir Barchan di Kalurahan Parangtritis, Kretek, terus dilakukan Pemkab Bantul. Salah satunya melalui pembersihan vegetasi nonendemik yang tumbuh di zona inti gumuk pasir.

Bantul Masih Kekurangan 15 Ribu PJU, Kebutuhan Capai 28 Ribu Unit

Bantul Masih Kekurangan 15 Ribu PJU, Kebutuhan Capai 28 Ribu Unit

Bantul masih kekurangan sekitar 15.000 lampu penerangan jalan umum. Dari kebutuhan 28.000 unit, baru 13.000 PJU yang terpasang hingga akhir 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer