Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggaran Terbatas, Kendaraan Listrik Sulit Terealisasi

E
Penulis: Editor Content❯
Joko B Purnomo.(IWAN NURWANTO/RADAR JOGJA)
Joko B Purnomo.(IWAN NURWANTO/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA - Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo meminta agar para pejabat di Indonesia bisa menggunakan kendaraan listrik. Hal itu pun tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 yang ditandatangani Jokowi pada 13 September lalu. Namun di Bantul, pemerintah setempat mengaku sulit mewujudkan hal itu. Lantaran terbatasnya anggaran.

Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Bantul Jugo Noor Subarkah mengatakan, pengadaan kendaraan dinas berupa mobil listrik diakuinya sulit diwujudkan. Sebab, pemkab masih terkendala kaitannya dengan kemampuan kemampuan keuangan daerah.

Namun, apabila ada kewajiban dari pemerintah pusat kalau pejabat daerah harus menggunakan mobil listrik. Menurut Jugo hal itu tentu harus disesuaikan dengan kebijakan lanjutan yang diputuskan oleh kepala daerah. "Kalau itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan, tentu kami akan berusaha agar kebijakan dari pemerintah pusat (mobil listrik untuk pejabat, Red) dapat direalisasikan," ujar Jugo kepada wartawan Kamis (10/11).

Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Joko B Purnomo mengaku, pemkab belum berpikir sampai realisasi hal tersebut. Sebab, kondisi keuangan daerah masih belum memungkinkan untuk pengadaan mobil listrik bagi bupati maupun wakil bupati.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, alokasi anggaran di Pemkab Bantul harus diprioritaskan terlebih dahulu terhadap program-program yang menyasar masyarakat. Khususnya untuk program pembangkitan ekonomi masyarakat pascapandemi. "Kami akan fokuskan dulu anggaran untuk program-program yang langsung menyentuh masyarakat," beber Joko.

Sementara itu, Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo menilai, pengadaan mobil listrik untuk operasional dinas harus dipertimbangkan secara matang. Salah satunya dengan melihat kemampuan keuangan daerah.

Kendati demikian, Hanung sejatinya mendukung instruksi dari presiden tersebut. Sebab penggunaan kendaraan listrik menurutnya akan berdampak pada ramah lingkungan dan menekan biaya operasional bahan bakar minyak. "Perlu aturan yang jelas terkait pengadaan mobil listrik, misalnya dari sisi harganya berapa. Sebab untuk mobil operasional dengan BBM juga ada batasan harganya," tandas Hanung. (inu/eno)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bekali Pemilih Pemula, Bawaslu Ingatkan Tiga Ancaman Demokrasi kepada Siswa SMAN 1 Sewon 

Bekali Pemilih Pemula, Bawaslu Ingatkan Tiga Ancaman Demokrasi kepada Siswa SMAN 1 Sewon 

Bekali Pemilih Pemula, Bawaslu Ingatkan Tiga Ancaman Demokrasi kepada Siswa SMAN 1 Sewon 

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bantul belum berjalan optimal. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah kalurahan adalah sulitnya mendapatkan lahan strategis untuk lokasi pembangunan.

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

Minat pengayuh becak konvensional di Kabupaten Bantul untuk mendapatkan bantuan becak listrik terus meningkat. Hingga pertengahan November 2026, tercatat lebih dari 500 pengayuh becak telah mengajukan Bantuan Presiden..

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer