Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Studi Pusat Lingkungan Hidup (PSLH) UGM Pramono Hadi usul perlunya menerapkan sampah berbayar yang diakomodasi dalam peraturan daerah (perda) di DIJ. Khususnya perkotaan. “Masyarakat perkotaan, dipaksa membayar sejumlah uang sesuai volume atau berat sampah yang dibuang,” ujarnya kemarin (1/11).
Besaran pembiayaan dihitung untuk proses pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dan kontribusi dari anggaran pemerintah. Termasuk untuk biaya transpotasi dari lingkungan ke tempat pembuangan akhir (TPA), serta biaya pengelolaan di TPA. "Jika masyarakat ingin berhemat agar membayar sedikit, maka perlu diedukasi," kata Pramono.
Edukasi tersebut meliputi pemilahan sampah untuk dilakukan komposting secara mandiri. Kemudian pemilahan bahan-bahan yang masil laku dijual. Serta pemilahan bahan makanan untuk usaha magoot. "Sehingga masyarakat akan membuang residu saja,” lanjutnya.
Pemerintah perlu tegas dalam menerapkan hukuman delik pidana yang di atur dalam peraturan daerah (Perda), bagi mereka yang membuang sampah secara ilegal. Masyarakat dapat melaporkan kasus pembuangan sampah ilegal. "Dengan demikian, masing-masing individu akan berusaha tidak menyampah, karena memiliki konsekuensi finasial," tegasnya.
Menurutnya, perda saat ini belum cukup komprehensif mengatur pengelolaan dari hulu ke hilir sampah. Terutama penegakkan hukum dan konsekuensi pelanggaran tentang disiplin sampah. Demikian juga penanganan dari hulu ke hilir belum terintegrasi dengan baik. Masyarakat belum memiliki tangungjawab kolegial spatial (area) dari hulu ke hilir.
"Masyarakat rela membayar untuk petugas mengambil sampah rumahnya secara rutin. Tetapi urusan sampah mau dibawa kemana dan bagaimana, tidak menjadi kepedulian masyarakat," bebernya.
Menurutnya, pemerintah kewalahan mengelola sampah yang volumenya terus meningkat. Ditambah pengolahan di TPA tidak jelas, tenaga dan anggarannya terbatas. "Kadang kala kemauan dan kemampuan membuang sampah sesuai tempat sudah dilakukan warga. Tetapi terkadang fasilitas tempat sampah tidak memadai," sambungnya.
Sementara itu di bagian lain, kondisi pembuangan sampah di Sleman kembali normal. Kepala UPTD Persampahan Kabupaten Sleman Rita Probowati mengatakan, sebelumnya pembuangan sampah di TPST Piyungan terjadwal. Dimana, Sleman mendapat jatah Selasa dan Sabtu. "Sudah tiap hari. Mulai Senin (31/10) kemarin," ujarnya. (mel/lan)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




