Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ADA banyak problem di sektor pertanian. Yang paling mendesak, antara lain, adalah ketersediaan pupuk bersubsidi.
"Petani kita sering kelabakan saat memasuki musim tanam. Karena pupuknya tidak ada," jelas Anggota DPRD Bantul Heru Sudibyo di ruang kerjanya kemarin (20/10).
Anggota Komisi B DPRD Bantul ini menaruh perhatian serius dengan sektor pertanian. Lantaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul merupakan mitra kerja Komisi B. Rombongan Komisi B sering melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kelompok tani.
Nah, saat sidak inilah Heru, sapaan akrabnya, kerap mendapatkan keluhan para petani perihal langkanya ketersediaan pupuk bersubsidi.
Heru mencatat, jatah pupuk bersubsidi yang diperoleh Kabupaten Bantul sebenarnya cukup lumayan. PT Petrokimia Gresik yang ditunjuk pemerintah pusat mengalokasikan 10 ribu ton pupuk urea pada 2022. Lalu, NPK Phonska 5.000 ton. "Petani rebutan untuk mendapatkan jatah pupuk," ucapnya.
Kenapa harus pupuk bersubsidi? Politikus Partai Golkar ini memahami para petani memprioritaskan pupuk bersubsidi. Harganya sangat terjangkau. Sehingga para petani masih memperoleh keuntungan lumayan ketika menjual hasil panenan. "Kalau pakai pupuk nonsubsidi biaya produksinya menjadi tinggi," ungkapnya.
Pemkab, kata Heru, tidak bisa berbuat banyak perihal pupuk bersubsidi. Kuotanya telah ditentukan pemerintah pusat. Karena itu, Heru mendorong petani mencoba penggunaan pupuk secara berimbang. Seperti yang digencarkan Kementerian Pertanian (Kementan) "Para petani harus mengubah paradigmanya mengenai pupuk," katanya.
Ya, Kementan intens menggencarkan penggunaan pupuk secara berimbang. Itu, antara lain, bertujuan mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia. Lantaran harga pupuk kimia sangat tinggi. Belum lagi kuota pupuk bersubsidi sangat terbatas. "Penggunaan pupuk secara berimbang sebagai terobosan untuk mengurangi pupuk kimia," jelasnya.
Bekas lurah Gilangharjo ini berpendapat penggunaan pupuk secara berimbang bisa kembali menyuburkan tanah. Lantaran pupuk organik bisa memperbaiki semua sifat tanah. Juga, mengandung semua unsur hara. Maklum, pupuk utama yang digunakan adalah organik. "Pupuk kimia hanya sebagai tambahan," ucapnya.
Kendati begitu, Heru menyadari penggunaan pupuk secara berimbang memerlukan pelatihan sekaligus pendampingan. Meski, teorinya sangat sederhana. Pun dengan praktiknya.
Karena itu, Heru meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengalokasikan anggaran pelatihan dan pendampingan pada APBD 2023. "Anggarannya tidak besar kok. Pelatihannya bisa diagendakan secara bertahap. Pilot project-nya bisa satu atau dua kelompok tani dulu," katanya.
Jika penggunaan pupuk secara berimbang berjalan, Heru meyakini, para petani tidak akan kelabakan lagi mencari pupuk bersubsidi. Toh, pupuk kimia hanya sebagai tambahan. Di sisi lain, target produksi pertanian bisa tercapai. "Petani kita juga bisa meningkat kesejahteraannya," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Heru juga menyinggung infrastruktur pertanian. Menurutnya, kondisi sebagian saluran irigasi tersier memprihatinkan. Banyak yang jebol. Padahal, keberadaan saluran irigasi ini sangat vital. Dibutuhkan para petani. Baik saat musim kemarau maupun penghujan. "Kalau ini membutuhkan biaya yang cukup besar," sebutnya.
Karena itu, Heru menyarankan pemkab mengalokasikan anggaran perbaikan saluran irigasi secara bertahap. Setidaknya dengan menerapkan skala prioritas. "Karena kemampuan keuangan daerah terbatas," tambahnya. (zam)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




