Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

"Mereka adalah ujung tombak sekaligus ujung tombok," kelakar Subhan saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (27/9).
Ujung tombak sekaligus ujung tombok menggambarkan pamong harus selalu berada di garis terdepan. Baik tenaga, pikiran, maupun uang. Praktiknya, kata Subhan, pamong seperti dukuh kerap dibutuhkan warga setiap saat. Meski, hal itu di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai dukuh. Misalnya, pamong harus ada setiap ada warganya yang meninggal dunia. "Bahkan, ketika warganya ada yang melahirkan pun harus ada. Dan, dukuh biasanya, ya, ninggali (memberikan) uang juga," ujarnya.
Menurutnya, tanggung jawab sosial itu belum termasuk tupoksinya sebagai dukuh. "Menjadi pamong memang harus entengan," ingatnya.
Kendati begitu, Subhan mengingatkan, pamong sekarang tetap harus bersyukur. Selain mendapatkan jatah tanah bengkok, pamong saat ini juga memperoleh penghasilan tetap. Setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berlaku. "Kalau dulu hanya tanah bengkok. Itu pun terkadang tanah bengkoknya susah ditanami," kata bekas Dukuh Bakung ini.
Di era perkembangan teknologi informasi, Subhan menganggap tantangan pamong kian bertambah. Seluruh pamong harus melek teknologi. Setidaknya mampu mengoperasikan komputer. Toh, kompetensi itu akan mempermudah kinerja pamong. "Sekarang sudah nggak zamannya menggunakan mesin ketik manual," ujarnya.
Di sisi lain, politikus yang tinggal di Kapanewon Sewon ini juga mendorong pemerintah kalurahan untuk berbenah. Pelayanan di kalurahan idealnya harus berbasis komputer. Misalnya, layanan kutipan letter C. "Kalau ada yang meminta kutipan letter C tinggal buka komputer selesai," jelasnya.
Digitalisasi pelayanan, Subhan mengingatkan sangat penting. Itu tantangan perkembangan teknologi. Pemkab sendiri telah menggaungkan program smart city. Harapannya seluruh pelayanan masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat. "Masyarakat kan inginnya serbacepat," ingatnya.
Dengan kemampuan pemanfaatan teknologi, politikus PKB ini meyakini pekerjaan pamong akan lebih mudah. Apalagi, tanggung jawab pamong bertambah. Menyusul adanya program pembangunan berbasis masyarakat pedukuhan (PPMBP). Program yang digulirkan pemerintahan Abdul Halim Muslih - Joko B Purnomo ini menuntut dukuh cermat menginventarisasi kebutuhan pembangunan di wilayahnya. "Usulan perencanaan program hingga program yang sudah terlaksana harus terdata rapi," ucapnya.
Bagi Subhan, pendataan itu juga bisa berfungsi sebagai arsip di tingkat pedukuhan. Dukuh bisa memeriksanya kembali dengan mudah jika kelak membutuhkannya. Lantaran PPMBP senilai Rp 50 juta per pedukuhan digulirkan setiap tahun. "Pada 2023 juga ada lagi," tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Subhan juga menyinggung rancangan APBD 2023. Dari kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2023 diketahui ada defisit sekitar Rp 203 miliar atau sekitar 9,89 persen. Padahal, defisit minimal dipatok 4,5 persen. Konsekuensinya, beberapa program bakal dicoret. Kendati begitu, Subhan memastikan program PPMBP tidak akan tersentuh. Lantaran program PPMBP merupakan janji politik pemerintahan Abdul Halim Muslih - Joko B Purnomo. "APBD 2023 diproyeksikan sekitar Rp 2,2 triliun," sebutnya. (sce/zam/ila)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




