Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Masyarakat Diminta Tak Ragu Melapor

E
Penulis: Editor Content❯
PESAN: Anggota Komite III DPD asal DIJ Cholid Mahmud saat menyampaikan materi terkait moral Pancasila dalam sosialisasi MPR di  Kulonprogo.(HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA)
PESAN: Anggota Komite III DPD asal DIJ Cholid Mahmud saat menyampaikan materi terkait moral Pancasila dalam sosialisasi MPR di  Kulonprogo.(HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA - Masyarakat Kabupaten Bantul diminta aktif melapor. Khsusunya saat mengalami diskriminasi pelayanan kesehatan. Seperti saat pelayanan antara pasien mandiri dengan yang memiliki jaminan kesehatan dibedakan.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengimbau, agar masyarakat atau pasien tidak takut untuk melapor. Namun, adanya laporan diskriminasi pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan (faskes) harus detail. Serta dibarengi dengan pemberian bukti kuat. Agar tidak menimbulkan fitnah bagi institusi yang dilaporkan.

“Silahkan laporkan ke kami melalui Lapor Bantul, namun saya harap laporannya harus akurat dan kronologinya lengkap," ujar Halim saat ditemui kemarin (26/9).

Jika faskes terbukti melakukan diskriminasi pelayanan, Halim menyebut, akan menindak tegas. Sebab, faskes tidak boleh membeda-bedakan pasien. Baik yang pembayarannya dilakukan mandiri, maupun ditanggung oleh BPJS Kesehatan. "Apabila ada komplain dari masyarakat dan terbukti, maka kami akan berikan sanksi kepada tenaga kesehatan yang melakukan diskriminasi,” tegasnya.

Saat ini, lanjut Halim, sektor kesehatan masih menjadi prioritas pemkab. Untuk mewujudkan masyarakat Bantul yang sehat. Oleh sebab itu, ketersediaan pelayanan kesehatan tengah diwujudkan. Agar seluruh warga bisa mengaksesnya dengan mudah. “Penyempurnaan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan salah satu upaya peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati mengatakan, upaya mencegah tindakan diskriminatif terhadap masyarakat pemilik jaminan kesehatan nasional (JKN) juga dilakukan.

Dengan membentuk kerja sama antara BPJS dengan faskes. Dibentuk komitmen untuk tidak membeda-bedakan pelayanan pasien, tidak menarik biaya bagi pasien peserta JKN, serta wajib memberikan pelayanan sesuai standar. "Bila ada pelanggaran kami pastikan ada sanksi karena itu tidak sesuai dengan komitmen dan perjanjian kerja sama yang kami bentuk dengan faskes," katanya.

Terlebih saat ini, lanjut Lily, Bantul masuk dalam hitungan 127 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang berpredikat UHC. Hal itu, menurutnya menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi penduduk. Serta memastikan masyarakat memiliki akses dan kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan komprehensif, bermutu, dan tanpa hambatan finansial.

Dari data di BPJS Kesehatan terhitung per 1 September, sudah 912.073 jiwa penduduk Bantul yang terdaftar JKN. Atau 95,27 persen dari total 957.352 penduduk.

"Pencapaian UHC akan semakin dirasakan manfaatnya jika disertai dengan peningkatan kualitas dan mutu pelayanan, baik dari sisi administrasi kepesertaan maupun pelayanan di fasilitas kesehatan," bebernya. (inu/eno)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bantul belum berjalan optimal. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah kalurahan adalah sulitnya mendapatkan lahan strategis untuk lokasi pembangunan.

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

Minat pengayuh becak konvensional di Kabupaten Bantul untuk mendapatkan bantuan becak listrik terus meningkat. Hingga pertengahan November 2026, tercatat lebih dari 500 pengayuh becak telah mengajukan Bantuan Presiden..

Harga Pakan Tembus Rp 420 Ribu, Peternak Telur Bantul Semakin Tekor

Harga Pakan Tembus Rp 420 Ribu, Peternak Telur Bantul Semakin Tekor

eternak ayam petelur di Kabupaten Bantul mulai tertekan akibat kenaikan harga pakan yang tidak sebanding dengan harga jual telur. Di tingkat kandang, harga telur hanya berkisar Rp 20.000 hingga Rp 20.700 per kilogram.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer