Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Soroti Ganti Rugi Ternak

E
Penulis: Editor Content❯
Photo
Photo
RADAR JOGJA - Komisi B DPRD Bantul turut menyoroti masih belum adanya kejelasan ganti rugi ternak yang mati akibat penyakit mulut dan kuku (PMK). Legislatif tersebut pun mendesak agar pemkab melalui instansi terkait proaktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Terlebih untuk memperjuangkan ganti rugi kepada para peternak.

Ketua Komisi B DPRD Bantul Wildan Nafis mengatakan, kebijakan ganti rugi ternak akibat PMK memang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun di tingkat daerah, menurutnya instansi terkait yang dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul bisa dan harus proaktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Menurut Wildan, hal itu penting dilakukan agar peternak yang ternaknya mati akibat PMK bisa mendapat kejelasan terkait dengan program tersebut. Terlebih lagi banyak peternak di Bantul, khususnya yang peternak perorangan yang anggarannya terbatas. Serta sangat merugi karena harta bendanya berupa hewan ternak mati akibat wabah tersebut beberapa waktu lalu.

"Kami dorong agar dinas proaktif meminta kejelasan pemerintah pusat, sehingga harapannya program bantuan itu bisa segera direalisasikan. Seperti kami ketahui peternak ini kan uangnya pasti terbatas, ditambah lagi kemarin juga merugi karena PMK," ujar Wildan saat dikonfirmasi, kemarin (25/9).

Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul Joko Waluyo menyatakan bahwa hingga pertengahan bulan September ini program ganti rugi ternak yang mati akibat PMK memang belum terealisasi. Sebab hingga sekarang belum ada kejelasan dari pemerintah pusat terkait dengan program tersebut. "Sampai saat ini belum ada perkembangan (kejelasan program ganti rugi ternak korban PMK dari pemerintah pusat di Bantul)," beber Joko. (inu/bah)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ternak Mati Mendadak Jangan Disembelih, Pemkab Gunungkidul Siapkan Kompensasi

Ternak Mati Mendadak Jangan Disembelih, Pemkab Gunungkidul Siapkan Kompensasi

Pemkab Gunungkidul meminta masyarakat tidak menyembelih maupun mengonsumsi ternak yang mati mendadak. Imbauan itu kembali ditegaskan menyusul kasus antraks yang ditemukan pada warga di Kalurahan Dadapayu, Semanu.

325 Sapi di Bantul Terpapar PMK, DKPP Genjot Vaksinasi 27.500 Dosis hingga Akhir Tahun

325 Sapi di Bantul Terpapar PMK, DKPP Genjot Vaksinasi 27.500 Dosis hingga Akhir Tahun

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bantul mencatat sebanyak 325 ekor sapi, 55 ekor domba, dan empat ekor kambing terpapar penyakit mulut dan kuku (PMK) sepanjang Januari hingga akhir Juli 2026.

15 Ekor Sapi Mati Akibat PMK dalam Empat Bulan, Pemkab Gunungkidul Gencarkan Vaksinasi Ribuan Dosis

15 Ekor Sapi Mati Akibat PMK dalam Empat Bulan, Pemkab Gunungkidul Gencarkan Vaksinasi Ribuan Dosis

Kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak sapi di Kabupaten Gunungkidul masih menjadi perhatian serius menjelang Iduladha 1447 Hijriah. Dalam periode Februari hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 15 ekor sapi mati a

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer