Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua Komisi B DPRD Bantul Wildan Nafis mengatakan, kebijakan ganti rugi ternak akibat PMK memang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun di tingkat daerah, menurutnya instansi terkait yang dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul bisa dan harus proaktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Menurut Wildan, hal itu penting dilakukan agar peternak yang ternaknya mati akibat PMK bisa mendapat kejelasan terkait dengan program tersebut. Terlebih lagi banyak peternak di Bantul, khususnya yang peternak perorangan yang anggarannya terbatas. Serta sangat merugi karena harta bendanya berupa hewan ternak mati akibat wabah tersebut beberapa waktu lalu.
"Kami dorong agar dinas proaktif meminta kejelasan pemerintah pusat, sehingga harapannya program bantuan itu bisa segera direalisasikan. Seperti kami ketahui peternak ini kan uangnya pasti terbatas, ditambah lagi kemarin juga merugi karena PMK," ujar Wildan saat dikonfirmasi, kemarin (25/9).
Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul Joko Waluyo menyatakan bahwa hingga pertengahan bulan September ini program ganti rugi ternak yang mati akibat PMK memang belum terealisasi. Sebab hingga sekarang belum ada kejelasan dari pemerintah pusat terkait dengan program tersebut. "Sampai saat ini belum ada perkembangan (kejelasan program ganti rugi ternak korban PMK dari pemerintah pusat di Bantul)," beber Joko. (inu/bah)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




