Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Harus Ada Transformasi Budaya Demokrasi

E
Penulis: Editor Content❯
ANTUSIAS: Calon lurah saat mengikuti acara Pembekalan Calon Lurah dan Deklarasi Damai di Gedung Induk Parasamya Pemkab Bantul kemarin (14/9).(DOKUMENTASI HUMAS PEMKAB BANTUL)
ANTUSIAS: Calon lurah saat mengikuti acara Pembekalan Calon Lurah dan Deklarasi Damai di Gedung Induk Parasamya Pemkab Bantul kemarin (14/9).(DOKUMENTASI HUMAS PEMKAB BANTUL)
 

RADAR JOGJA - Sebanyak 21 kalurahan di Bantul akan melaksanakan pemilihan lurah (pilur) pada Senin (25/9). Dalam kontestasi politik di tingkat desa tersebut, forum koordinasi pimpinan daerah (forkompinda) mengingatkan pentingnya transformasi budaya demokrasi hingga antisipasi pelanggaran.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, transformasi budaya demokrasi menjadi hal penting dalam pelaksanaan pilur nantinya. Sebab ada sebagian budaya lama dalam demokrasi pilur yang seringkali berdampak negatif bagi masyarakat. Salah satunya adalah polarisasi politik, yang dapat mengakibatkan perpecahan di masyarakat.

Menurut Halim, di masa yang serba modern ini, sudah seharusnya para calon lurah mengajak para pendukungnya untuk bertransformasi budaya demokrasi. Yakni dengan mengajak lebih egaliter dengan mengedepankan persatuan. Agar pelaksanaan pesta demokrasi pada tingkat desa tersebut berjalan damai.

Halim menyebut, apabila tidak ada transformasi budaya demokrasi saat pilur, dia khawatir kondisi itu akan membawa demokrasi Bantul kembali pada masa lalu. Yang tidak menjaga persatuan, dan berakibat buruk bagi kondusifitas di masyarakat. Akibatnya, membuat pembangunan desa tidak bisa berjalan. “Kita harus bertransformasi menjadi demokrasi yang lebih damai, tetap menjaga paseduluran dan menjaga persahabatan. Karena kita memang punya budaya gotong royong, juga budaya sak iyek sak eko proyo. Budaya seperti ini yang harus diterapkan pada pemilihan lurah," ucap Halim di sela kegiatan Pembekalan Calon Lurah dan Deklarasi Damai kemarin (14/9).

Halim pun berharap, agar para calon lurah yang berkontestasi dalam pilur harus siap menang dan siap kalah. Jangan sampai ketika hasilnya tidak sesuai, calon lurah menyebabkan perpecahan di masyarakat. Dengan membuat sebuah gerakan yang tidak mengedepankan persatuan.

Para calon lurah juga diminta untuk berkompetisi dengan sehat dan jujur. Tidak menghalalkan segala cara atau bertindak curang, agar bisa mencapai tujuannya. Sebab dengan kecurangan, tentunya hal tersebut akan menciderai masyarakat dan menghasilkan pemimpin yang tidak baik. "Kalau ada satu calon melakukan kecurangan, khawatirnya yang lain akan melakukan hal yang sama. Ini tidak boleh ada dan harus dihindari agar legitimate. Legitimasi itu bisa terwujud kalau prosesnya baik," bebernya.

Sementara itu, Kapolres Bantul AKBP Ihsan menyebut, dari pemetaannya, ada empat isu yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan pilur. Yakni isu calon boneka atau memanfaatkan calon yang tidak kuat kemampuan politiknya.

Sehingga calon petahana bisa terpilih kembali. Selain itu, terkait memanfaatkan program pemerintah untuk melancarkan kampanye calon lurah. Bahkan, sudah ada satu calon lurah di Gilangharjo yang memanfaatkan undangan bantuan langsung tunai (BLT) kenaikan harga BBM untuk meraup dukungan belum lama ini. Ada pula potensi politik, dan isu alat peraga kampanye.

Ihsan berharap, dengan berbagai isu yang mungkin saja dapat menjadi potensi pelanggaran itu, para calon bisa berkompetisi dengan sehat. “Agar bisa melahirkan pemimpin yang hebat,” ungkapnya.

Dari segi pengamanan, Ihsan mengaku akan menyiagakan 458 personel. Dari Polres Bantul, TNI, dan Satpol PP. Konsep pengamanannya, akan disebar dalam tiga wilayah. Yakni sisi timur, tengah, dan barat.

Di Bantul, lanjut Ihsan, setidaknya ada 545 tempat pemungutan suara (TPS) kurang rawan, dan 10 TPS rawan. Adapun aspek TPS rawan, dilihat dari jarak TPS dengan polres/polsek yang cukup jauh. Sering terjadi konflik horisontal dan vertikal di wilayah tersebut, dan masyarakat yang kurang kooperatif. Terdapat tokoh-tokoh berpengaruh yang menentang kebijakan pemerintah, serta partisipasi pendukung calon lurah yang tinggi dan memiliki idealisme berseberangan. "TPS kurang rawan menyiagakan dua personel dan TPS rawan 10 personel," sebutnya. (inu/eno)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bantul belum berjalan optimal. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah kalurahan adalah sulitnya mendapatkan lahan strategis untuk lokasi pembangunan.

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

Minat pengayuh becak konvensional di Kabupaten Bantul untuk mendapatkan bantuan becak listrik terus meningkat. Hingga pertengahan November 2026, tercatat lebih dari 500 pengayuh becak telah mengajukan Bantuan Presiden..

Harga Pakan Tembus Rp 420 Ribu, Peternak Telur Bantul Semakin Tekor

Harga Pakan Tembus Rp 420 Ribu, Peternak Telur Bantul Semakin Tekor

eternak ayam petelur di Kabupaten Bantul mulai tertekan akibat kenaikan harga pakan yang tidak sebanding dengan harga jual telur. Di tingkat kandang, harga telur hanya berkisar Rp 20.000 hingga Rp 20.700 per kilogram.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer