Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, belum adanya kepastian kenaikan retribusi wisata kawasan pansela karena pemkab masih melakukan kajian. Khususnya terhadap imbas kenaikan retribusi pada kunjungan wisata. Sebab ada kekhawatiran dari pemerintah, saat kenaikan retribusi berlaku akan mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan.
Halim menyebut, dari hasil diskusi, sebagian pihak menilai kenaikan retribusi Rp 5 ribu tegolong wajar.
Sehingga, tidak akan berpengaruh terhadap minat wisatawan untuk berkunjung ke kawasan wisata pansela. "Sebagian mengatakan tidak akan menghentikan minat orang datang ke Parangtritis, karena kenaikannya masih wajar kecuali kalau kenaikannya Rp 30 ribu," ujar Halim kemarin (30/8).
Kenaikan retribusi itu, lanjut Halim, sejatinya menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan capaian pendapatan asli daerah (PAD). Yang hasilnya nanti, juga akan mencukupi kebutuhan operasional kawasan wisata serta menunjang pembangunan di Bantul. “PAD kan prinsipnya kembali ke rakyat, jika PAD naik kemampuan membangun Bantul akan lebih besar,” ungkapnya.
Halim menyebut, besaran retribusi saay ini pun sudah berlaku puluhan tahun dan belum ada perubahan. Padahal, inflasi atau kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok terus terjadi. Namun tidak dengan retribusi kawasan wisata pansela. "Kalau memang Rp 10 ribu itu belum maksimal dan operasional kami kedodoran terus. Mau nggak mau harus naik (retribusinya, Red)," katanya.
Ditemui secara terpisah, Ketua Komisi B DPRD Bantul Wildan Nafis menilai, ada inkonsistensi pemkab dalam hal pengambilan keputusan terkait kenaikan retribusi kawasan pansela itu. Karena kebijakan itu sudah menjadi keputusan pemerintah dan hanya tinggal digodok. Supaya bisa menjadi peraturan bupati.
Legislatif pun mendukung, agar kebijakan tersebut bisa segera direalisasikan. Jika tarif retribusi masih menggunakan kebijakan lama, maka akan berdampak pada tidak tercapainya target PAD.
Padahal 2022 ini, target PAD untuk sektor pariwisata cukup tinggi sekitar Rp 32 miliar. Namun hingga Agustus, baru tercapai sekitar Rp 19 miliar. "Sehingga kan kurang Rp 13 miliar, apa mungkin bisa tercapai kalau tidak ada kenaikan retribusi," ucap Wildan. (inu/eno)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




