Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Masih Pertimbangkan Kenaikan Retribusi Pansela

E
Penulis: Editor Content❯
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih.(IWAN NURWANTO/RADAR JOGJA)
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih.(IWAN NURWANTO/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA – Wacana kenaikan retribusi bagi kawasan wisata pantai selatan (pansela) dari Rp 10 ribu menjadi Rp 15 ribu, tak kunjung diputuskan. Hal ini karena kepala daerah di Bantul masih mempertimbangkan kebijakan tersebut.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, belum adanya kepastian kenaikan retribusi wisata kawasan pansela karena pemkab masih melakukan kajian. Khususnya terhadap imbas kenaikan retribusi pada kunjungan wisata. Sebab ada kekhawatiran dari pemerintah, saat kenaikan retribusi berlaku akan mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan.
Halim menyebut, dari hasil diskusi, sebagian pihak menilai kenaikan retribusi Rp 5 ribu tegolong wajar.

Sehingga, tidak akan berpengaruh terhadap minat wisatawan untuk berkunjung ke kawasan wisata pansela. "Sebagian mengatakan tidak akan menghentikan minat orang datang ke Parangtritis, karena kenaikannya masih wajar kecuali kalau kenaikannya Rp 30 ribu," ujar Halim kemarin (30/8).

Kenaikan retribusi itu, lanjut Halim, sejatinya menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan capaian pendapatan asli daerah (PAD). Yang hasilnya nanti, juga akan mencukupi kebutuhan operasional kawasan wisata serta menunjang pembangunan di Bantul. “PAD kan prinsipnya kembali ke rakyat, jika PAD naik kemampuan membangun Bantul akan lebih besar,” ungkapnya.

Halim menyebut, besaran retribusi saay ini pun sudah berlaku puluhan tahun dan belum ada perubahan. Padahal, inflasi atau kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok terus terjadi. Namun tidak dengan retribusi kawasan wisata pansela. "Kalau memang Rp 10 ribu itu belum maksimal dan operasional kami kedodoran terus. Mau nggak mau harus naik (retribusinya, Red)," katanya.

Ditemui secara terpisah, Ketua Komisi B DPRD Bantul Wildan Nafis menilai, ada inkonsistensi pemkab dalam hal pengambilan keputusan terkait kenaikan retribusi kawasan pansela itu. Karena kebijakan itu sudah menjadi keputusan pemerintah dan hanya tinggal digodok. Supaya bisa menjadi peraturan bupati.

Legislatif pun mendukung, agar kebijakan tersebut bisa segera direalisasikan. Jika tarif retribusi masih menggunakan kebijakan lama, maka akan berdampak pada tidak tercapainya target PAD.

Padahal 2022 ini, target PAD untuk sektor pariwisata cukup tinggi sekitar Rp 32 miliar. Namun hingga Agustus, baru tercapai sekitar Rp 19 miliar. "Sehingga kan kurang Rp 13 miliar, apa mungkin bisa tercapai kalau tidak ada kenaikan retribusi," ucap Wildan. (inu/eno)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bekali Pemilih Pemula, Bawaslu Ingatkan Tiga Ancaman Demokrasi kepada Siswa SMAN 1 Sewon 

Bekali Pemilih Pemula, Bawaslu Ingatkan Tiga Ancaman Demokrasi kepada Siswa SMAN 1 Sewon 

Bekali Pemilih Pemula, Bawaslu Ingatkan Tiga Ancaman Demokrasi kepada Siswa SMAN 1 Sewon 

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bantul belum berjalan optimal. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah kalurahan adalah sulitnya mendapatkan lahan strategis untuk lokasi pembangunan.

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

Minat pengayuh becak konvensional di Kabupaten Bantul untuk mendapatkan bantuan becak listrik terus meningkat. Hingga pertengahan November 2026, tercatat lebih dari 500 pengayuh becak telah mengajukan Bantuan Presiden..

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer