Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“Mediasi itu hasilnya win-win solution. Tidak ada yang menang dan kalah. Semua selesai. Tidak perlu lagi ada sanksi bagi guru dan kepala sekolah,” ujar Mediator Heniy Astiyanto SH menanggapi keterangan Didik Wardaya saat menggelar konferensi pers di kantornya kemarin (10/8).
Heniy merupakan mediator yang mendapatkan sertifikasi dari Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. Dia kerap ditunjuk menjadi mediator dalam penanganan perkara di peradilan umum. Baik di pengadilan negeri maupun pengadilan agama.
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) itu merasa kaget menyaksikan penjelasanan Didik yang disiarkan melalui Youtube. Dalam konferensi pers itu Didik menyebut dalam mediasi itu telah diadakan pertemuan kekeluargaan antara Kepala SMAN 1 Banguntapan Agung Istianto, tiga orang guru dan orang tua siswa Daniel. Hasilnya semua pihak sepakat saling memaafkan. Persoalan dinyatakan selesai.
Namun dalam keterangannya Didik menambahkan, kepala sekolah dan tiga orang guru SMAN 1 Banguntapan dinilai telah melakukan pelanggaran disipilin. Ketiganya terancam dijatuhi sanksi disiplin. Prosesnya diserahkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIJ dan Satgas Penegakan Disiplin PNS.
Heniy menyesalkan cara-cara mediasi yang dilakukan Didik dan jajarannya. Dengan tetap menjatuhkan sanksi, secara yuridis, Didik dinilai tidak mengerti makna mediasi dalam menyelesaikan suatu kasus. Dia mendesak agar kasus tersebut cukup berhenti pada tahap mediasi. Tidak ada sanksi lagi bagi kepala sekolah dan tiga orang guru.
“Mediasi disdikpora masih diserahkan ke instansi lain untuk diberi sanksi sangat merugikan kepala sekolah dan guru. Rasa keadilan tidak ada,” sesalnya.
Menyikapi itu, Heniy meminta agar Gubernur DIJ Hamengku Buwono X menyatakan kasus tersebut dinyatakan ditutup. Tak ada sanksi bagi kepala sekolah dan guru. Dengan acara itu, mediasi punya makna. Sebaliknya, tidak maka mediasi disdikpora itu tidak menyelesaikan masalah. “Mediasi yang dilakukan cacat secara hukum,” tegasnya.
Dalam konferensi pers itu, Didik mengatakan, ada empat orang yang terlibat dalam dugaan pemaksaan penggunaan jilbab di SMAN 1 Banguntapan. Mereka terdiri kepala sekolah sebagai penanggung jawab, dua guru bimbingan konseling ( BK) dan satu wali kelas. "Kalau ditanya kemudian pelanggarannya seperti apa, nah itu tentunya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kami menyerahkan fakta itu kemudian nanti yang menilai adalah dari satgas yang dibentuk BKD DIJ," katanya.
Didik menjelaskan, instansinya telah memperoleh data dan fakta adanya pelanggaran disiplin pegawai. Selanjutnya, temuan itu dikirimkan ke BKD DIJ untuk memohon rekomendasi hukuman disiplin. "Kami hanya menyerahkan data dan fakta. Nanti satgas di BKD yang menilai," kilahnya.
Kendati begitu, Didik menyebut bentuk sanksi pelanggaran disiplin pegawai sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021. Paling ringan mulai dari teguran lisan kemudian teguran tertulis. Sanksi lebih berat berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. Kategori sedang berupa penundaan gaji berkala. Misalnya selama satu tahun. Atau bisa juga penundaan kenaikan pangkat satu tahun.
"Terkait hukuman disiplin tim pembinaan disiplin aparatur sipil negara dan tenaga bantu di lingkungan Pemprov DIJ akan mempelajari dan merekomendasi hukuman yang akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.
Hasil investigasi tim disdikpora menemukan adanya sejumlah pelanggaran. Salah satunya terkait pelanggaran disiplin adanya praktik jual beli seragam. Padahal sesuai ketentuan, sekolah tidak boleh menjual seragam.
"Di situ ada penjualan seragam yang didalamnya ada paket jilbab, sehingga mendorong semua siswa disarankan mengenakan jilbab. Jadi pelanggarannya tidak memberi ruang pilihan untuk menggunakan jilbab atau tidak (menggunakan jilbab). Itu saja," terangnya.
Itu dinilai menyalahi Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 dan Surat Edaran (SE) Kepala Disdikpora DIJ Nomor 421/9843 yang mengatur soal seragam sekolah di sekolah negeri. Sesuai aturan itu seragam diadakan oleh orang tua siswa. Sekolah tidak boleh menjual seragam. “Di sana (SMAN 1 Banguntapan) menjual seragam, itu tidak boleh. Itu data fakta yang kami temukan," sambungnya.
Di luar soal praktik jual beli seragam, Didik tak berani memastikan ada tidaknya unsur pemaksaan memakai jilbab oleh guru terhadap siswi. Sebab, siswi belum bisa dimintai keterangan. Selama ini keterangan baru diperoleh dari pihak pendamping siswi, kepala sekolah dan guru.
Ke depan, disdikpora akan melakukan pembenahan. Terutama menyangkut sistem. Ada evaluasi menyeluruh terkait tata tertib sekolah. Didik bakal membentuk satuan tugas lintas sektor seperti amanat Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kekerasan di Tingkat Satuan Pendidikan. "Semua tata tertib sekolah tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan di atasnya," tambahnya.
Sampai saat ini kepala sekolah dan tiga guru tersebut masih dinonaktifkan hingga adanya putusan final penjatuhan sanksi. Penonaktifan ini dilakukan agar proses kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap dapat berjalan.
Kepala SMAN 1 Banguntapan Agung Istiyanto tak bersedia menanggapi soal ancaman sanksi disiplin pegawai yang akan diterimanya. Baginya yang terpenting sekolah, anak-anak dan guru bisa kembali tenang dalam proses KBM. “Saya serahkan ke dinas. Dinas kan bapak kami. Kami percaya sama dinas yang terbaik buat kami," jawabnya singkat. (wia/kus)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




