
RADAR JOGJA - Desakan agar Pemprov DIJ meninjau ulang skorsing terhadap kepala sekolah dan tiga orang guru SMAN 1 Banguntapan, Bantul, terus bergulir. Suara itu di antaranya dikumandangkan Direktur Legal Center (LC) 97 Jogja Heniy Astiyanto SH. Dia minta agar penonaktifan terhadap guru dan kepala sekolah itu secepatnya dievaluasi.
“Sebagai gantinya adakan sidang kode etik. Hadirkan tiga guru dan kepala sekolah sebagai terlapor dan orang tua siswa sebagai pelapor. Mereka memiliki kedudukan hukum yang sama,” ungkap Heniy kemarin (9/8).
Heniy mengungkapkan, dengan sidang etik ini memberikan kesempatan ketiga guru dan kepala sekolah tersebut membela diri. Selama ini, mereka menjadi terlapor. Tuduhannya telah melakukan pemaksaan penggunaan jilbab sebagai seragam sekolah kepada salah satu siswi. Belakangan orang tua siswi tersebut tidak terima. Kemudian membuat laporan ke Ombudsman RI Perwakilan DIJ.
Ketiga guru dan kepala sekolah itu dituduh tidak menjalankan Permendikbud No. 45 Tahun 2014. Regulasi itu mengatur soal pakaian seragam peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah. Di tengah kasus tersebut berjalan, Gubernur DIJ Hamengku Buwono X memutuskan menonaktifkan ketiga orang guru dan kepala sekolah tersebut.
Menyikapi itu, Heniy menilai guru dan kepala SMAN 1 Banguntapan itu tengah berhadapan dengan hukum. Karena, guru merupakan profesi, dalam menjalankan tugasnya guru harus mendapatkan perlindungan hukum sehingga mereka merasa menikmati keadilan.
“Jika tidak ada perlindungan hukum, guru akan sulit menjadi pendidik yang baik. Mereka juga menghadapi kendala menanamkan keadilan pada anak didiknya,” ungkap advokat asal Kotagede ini.
Heniy menilai peninjauan ulang terhadap kebijakan skorsing itu bukan hal yang tabu. Alasannya, skorsing itu dikeluarkan tak lama setelah laporan pemaksaan penggunaan jilbab mengemuka ke publik.
Dikatakan, sejak kasus seragam di SMAN 1 Banguntapan, isu pemaksaan pada siswa mencuat. Sekarang, terang Heniy, ramai kata-kata pemaksaan pada murid. Sejumlah orang tua juga mulai mengkritisi kebijakan penggunaan pakaian adat Ngayogyakarta Hadiningrat setiap Kamis Pahing yang digunakan siswa dari level SD, SMP hingga SMA.
Orang tua harus pontang panting membeli atau menyewa busana adat di tempat persewaan. Tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan. Dalam peristiwa ini siapa yang berani mengatakan penggunaan pakaian adat itu sebagai bentuk pemaksaan. Apalagi dalam Permendikbud No. 45 Tahun 2014 itu juga tidak mengatur penggunaan pakaian adat bagi siswa SD, SMP dan SMA di DIJ.
“Apakah nanti kalau ada orang tua siswa yang melaporkan adanya pemaksaan pemakaian pakaian adat itu, guru dan kepala sekolah juga akan mendapatkan sanksi nonaktif. Berapa banyak guru dan kepala sekolah yang harus dibebastugaskan gara-gara dituduh memaksa siswanya memakai pakaian adat?,” ungkap Heniy dengan nada penuh tanya.
Keluhan terhadap penggunaan pakaian adat setiap Kamis Pahing disampaikan salah satu orang tua di wilayah Bantul timur. Dia memiliki seorang anak siswa kelas V SD. Setiap kali Kamis Pahing, anaknya mengeluh merasa tidak nyaman beraktivitas.
“Nggak bisa main bola dengan teman-temannya saat istirahat sekolah,” ceritanya. Meski mengeluh dan merasa tak nyaman, anaknya belum sampai stres. Apalagi sampai mengalami depresi.
“Saya masih berpikir ulang kalau membuat laporan. Rasa terpaksa itu dialami kami bersama orang tua siswa lainnya,” lanjutnya.
Di sisi lain, Dorongan agar pemprov segera meninjau ulang pembebastugasan guru dan kepala SMAN 1 Banguntapan juga disampaikan Ketua Fraksi PAN DPRD DIJ Atmaji. Peninjauan ulang itu agar mendorong situasi kondusif.
Sebab, sejak gubernur menjatuhkan sanksi skorsing itu muncul kegelisahan di kalangan guru dan kepala sekolah. Mereka khawatir menemui hal sama saat ada orang tua yang membuat laporan ke lembaga-lembaga eksternal.
Atmaji juga akan meminta pimpinan DPRD DIJ segera mengambil sikap. Di antaranya dengan menggelar rapat konsultasi antara pimpinan dewan dengan pimpinan fraksi. Setelah rapat konsultasi itu perlu diambil langkah-langkah cepat. Misalnya diadakan rapat gabungan antara Komisi A dan Komisi D DPRD DIJ.
“Prinsipnya kami ingin masalah ini cepat selesai. Semua bisa dimusyawarahkan. Semua bisa diselesaikan dengan cara dan ala Jogja. Suasana sejuk dan adem harus kita kedepamkan,” ajaknya. (kus)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




