Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“Tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar,” ucap Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Kardi SH kemarin (8/8). Sebelum aktif di FMPP, Kardi cukup lama berkecimpung di dunia pendidikan.
Sejak belasan tahun lalu dia menjadi pengurus Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) hingga sekarang berubah menjadi Komite Sekolah. Mantan kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jogja itu saat ini masih menjadi pengurus Komite SMAN 5 Jogja. “Soal pendidikan menjadi konsentrasi dan perhatian sejak lama,” ucap pria yang pernah menjabat Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati DKI Jakarta ini.
Kembali ke masalah SMAN 1 Banguntapan, Kardi mengungkapkan, guru yang memerintahkan dan membimbing murid atau siswinya untuk memakai pakaian muslimah bagi siswi yang mengaku muslimah dalam rangka menerapkan UU Sisdiknas.
Dia kemudian mengutip sejumlah pasal dalam undang-undang yang diundangkan di masa Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut. Di antaranya, konsideran huruf b, pasal 1 ayat (1), pasal 3, pasal 4 ayat (1), pasal 7 dan pasal 37.
Dalam pasal 1 ayat (1) dinyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Selanjutnya, pasal 3 menyebutkan tujuan pendidikan nasional untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
“Apa yang dilakukan guru SMAN 1 Banguntapan itu dalam rangka membentuk siswa dan siswinya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia,” ingat jaksa asal Nglipar, Gunungkidul ini.
Kardi menambahkan, melalui FMPP itu merupakan implementasi dari UU Sisdiknas. Yakni setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Kemudian masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.
“Semua itu diatur dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 UU Sisdiknas,” tegas mantan Plt Kajari Jakarta Timur yang pernah mengeksekusi artis alm. Julia Peres yang berperkara dengan artis Dewi Persik ini.
Kardi mengingatkan agar semua pihak tidak lagi menggoreng-goreng masalah SMAN 1 Banguntapan dengan berbagai tuduhan miring. Misalnya, langkah guru bimbingan konseling (BK) mengajak siswi muslimah memakai jilbab sebagai tindakan intoleran. Ditambah dengan tudingan lainnya yang dapat merusak iklim pendidikan di DIJ. “Mari kita semua kembali pada amanat UU Sisdiknas. Tugas sekolah adalah membentuk siswa berkarakter, cerdas dan bertakwa,” ingatnya.
Di pihak lain, Sekretaris Komisi D DPRD DIJ Imam Taufik berencana turun ke lapangan dengan mendatangi SMAN 1 Banguntapan. Dia ingin mendapatkan gambaran secara lengkap dan utuh dari pihak sekolah. “Kami juga ingin memperoleh keberimbangan informasi,” katanya. Selain bertemu dengan kepala sekolah dan guru, Imam juga ingin berdialog dengan orang tua siswa.
Tak hanya itu, Komisi D juga meminta Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIJ Didik Wardaya segera membuat laporan ke dewan. “Semua segera kami bahas di internal komisi bersama pimpinan lainnya,” ujarnya.
Disinggung kemungkinan dewan mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) guna menyelidiki masalah tersebut, Imam menilai hal itu belum perlu. Pertimbangannya, kehadiran pansus terlampau jauh. “Kami sebenarnya ingin masalah itu tuntas di tingkat lokal. Di level sekolah. Semua bisa dimusyawarahkan dengan baik-baik,” harapnya.
Imam mengaku mendengar adanya sejumlah pihak yang mendorong mediasi. Yakni dengan mempertemukan orang tua, guru, kepala sekolah dan pihak-pihak terkait. Upaya mediasi itu dinilai sebagai yang positif. “Itu alternatif penyelesaian yang perlu dilanjutkan,” kata ketua Fraksi PKS DPRD DIJ ini.
Soal adanya informasi adanya pemaksaan penggunaan jilbab sehingga salah satu siswi mengalami depresi, Imam memilih bersikap hati-hati. Hal itu masih perlu pendalaman lebih lanjut. “Semua informasi kami kumpulkan,” kilahnya. (kus)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




