Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“Termasuk kemudian menuding guru dan kepala sekolahnya melanggar konstitusi. Ada nuansa intoleransi. Benih-benih radikalisme, radikal radikul serta tudingan tidak sedap lainnya. Terlampau jauh kalau ada pendapat semacam itu,” ujar Anggota DPRD DIJ Muhammad Yazid kemarin (5/8).
Yazid meyakini guru bimbingan konseling (BK), guru agama maupun pengajar di SMA Negeri 1 Banguntapan tidak ada pikiran untuk memaksakan sesuatu kepada siswinya. Soal mengenakan jilbab, Yazid yakin itu ditujukan kepada siswi yang beragama Islam. Tidak ada yang keliru guru mengajak siswi muslimah memakai jilbab.
“Salah besar kalau ajakan memakai jilbab disampaikan kepada siswi non muslim. Ini ajakan kepada siswi muslimah. Guru layaknya orang tua. Menasihati dan mengajak kebaikan,” ungkap ketua DPW PPP DIJ ini.
Ajakan berbuat baik dan menjalankan sesuatu sesuai perintah agama Islam merupakan kewajiban dan tanggung jawab moral para pendidik. Hal itu juga sejalan dengan amanat Perda DIJ No. 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Jogjakarta. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Tata Nilai Budaya Jogjakarta meliputi 14 tata nilai budaya. “Urutan pertama tata nilai religio spiritual. Kemudian tata nilai moral,” beber Yazid.
Tata nilai religio spiritual dan tata nilai moral itulah yang sebenarnya tengah dilakukan guru dan kepala sekolah di SMA Negeri 1 Banguntapan. Namun saat ini mereka harus menghadapi kenyataan yang berada di luar perkiraan. Karena itu, menyadari kondisi tersebut, Yazid mewanti-wanti agar Pemprov DIJ bertindak proporsional.
Tidak buru-buru mengambil sikap. Apalagi terpengaruh dengan berbagai opini yang kurang pas. Sejak kasus itu bergulir, Yazid mengaku mendapatkan berbagai masukan dan aspirasi masyarakat. Rata-rata masukan itu meminta pihaknya memberikan atensi dan mengawalnya.
Imbauan agar Pemprov DIJ bersikap proporsional juga disampaikan Anggota DPRD DIJ lainnya Arif Setiadi. Wakil rakyat yang berasal dari Fraksi PAN itu meminta agar kejadian di SMA Negeri 1 Banguntapan itu tidak digoreng-goreng seolah-olah telah telah terjadi intoleransi di sekolah tersebut.
“Kalau ada yang bicara seperti itu jelas terlalu spekulatif. Guru sebagai pendidik sama sekali tidak punya niat semacam itu,” tegas anggota dewan asal Gunungkidul itu. Arif juga meminta agar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIJ mengambil langkah yang bijak. Tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan. Penyelidikan atas masalah tersebut harus dilakukan secara utuh, lengkap dan objektif. Dengan begitu, persoalan itu dapat diselesaikan secara tepat.
Anggota Komisi D DPRD DIJ Sofyan Setyo Darmawan mengingatkan, jilbab bukanlah atribut. Namun bagian dari pakaian seorang muslimah. Pakaian itu bersifat menutup aurat dari mata kaki hingga menutup rambut. “Lain halnya kalau atribut. Misalnya peci atau topi, boleh tidak digunakan,” jelas anggota dewan yang membidangi masalah pendidikan ini.
Dengan memahami itu, Sofyan menyatakan, apa yang dilakukan guru di SMA Negeri 1 Banguntapan harus dimaknai sebagai bentuk ajakan berbuat baik. Apalagi itu ditujukan bagi siswi muslimah. Lain hal kalau ajakan itu disampaikan kepada siswa yang bukan menganut agam Islam.
“Masalah tersebut tidak perlu dibesar-besarkan,” pintanya. (kus)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




