Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Guru Ajak Kebaikan, Bukan Pemaksaan

E
Penulis: Editor Content❯
Photo
Photo
RADAR JOGJA - Tuduhan adanya sejumlah guru SMA Negeri 1 Banguntapan, Bantul, memaksa salah satu siswinya menggunakan jilbab perlu ditelusuri lebih dalam. Semua pihak diharapkan tidak terburu-buru mengeluarkan pandangan.

“Termasuk kemudian menuding guru dan kepala sekolahnya melanggar konstitusi. Ada nuansa intoleransi. Benih-benih radikalisme, radikal radikul serta tudingan tidak sedap lainnya. Terlampau jauh kalau ada pendapat semacam itu,” ujar Anggota DPRD DIJ Muhammad Yazid kemarin (5/8).

Yazid meyakini guru bimbingan konseling (BK), guru agama maupun pengajar di SMA Negeri 1 Banguntapan tidak ada pikiran untuk memaksakan sesuatu kepada siswinya. Soal mengenakan jilbab, Yazid yakin itu ditujukan kepada siswi yang beragama Islam. Tidak ada yang keliru guru mengajak siswi muslimah memakai jilbab.

“Salah besar kalau ajakan memakai jilbab disampaikan kepada siswi non muslim. Ini ajakan kepada siswi muslimah. Guru layaknya orang tua. Menasihati dan mengajak kebaikan,” ungkap ketua DPW PPP DIJ ini.

Ajakan berbuat baik dan menjalankan sesuatu sesuai perintah agama Islam merupakan kewajiban dan tanggung jawab moral para pendidik. Hal itu juga sejalan dengan amanat Perda DIJ No. 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Jogjakarta. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Tata Nilai Budaya Jogjakarta meliputi 14 tata nilai budaya. “Urutan pertama tata nilai religio spiritual. Kemudian tata nilai moral,” beber Yazid.

Tata nilai religio spiritual dan tata nilai moral itulah yang sebenarnya tengah dilakukan guru dan kepala sekolah di SMA Negeri 1 Banguntapan. Namun saat ini mereka harus menghadapi kenyataan yang berada di luar perkiraan. Karena itu, menyadari kondisi tersebut, Yazid mewanti-wanti agar Pemprov DIJ bertindak proporsional.

Tidak buru-buru mengambil sikap. Apalagi terpengaruh dengan berbagai opini yang kurang pas. Sejak kasus itu bergulir, Yazid mengaku mendapatkan berbagai masukan dan aspirasi masyarakat. Rata-rata masukan itu meminta pihaknya memberikan atensi dan mengawalnya.

Imbauan agar Pemprov DIJ bersikap proporsional juga disampaikan Anggota DPRD DIJ lainnya Arif Setiadi. Wakil rakyat yang berasal dari Fraksi PAN itu meminta agar kejadian di SMA Negeri 1 Banguntapan itu tidak digoreng-goreng seolah-olah telah telah terjadi intoleransi di sekolah tersebut.

“Kalau ada yang bicara seperti itu jelas terlalu spekulatif. Guru sebagai pendidik sama sekali tidak punya niat semacam itu,” tegas anggota dewan asal Gunungkidul itu. Arif juga meminta agar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIJ mengambil langkah yang bijak. Tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan. Penyelidikan atas masalah tersebut harus dilakukan secara utuh, lengkap dan objektif. Dengan begitu, persoalan itu dapat diselesaikan secara tepat.

Anggota Komisi D DPRD DIJ Sofyan Setyo Darmawan mengingatkan, jilbab bukanlah atribut. Namun bagian dari pakaian seorang muslimah. Pakaian itu bersifat menutup aurat dari mata kaki hingga menutup rambut. “Lain halnya kalau atribut. Misalnya peci atau topi, boleh tidak digunakan,” jelas anggota dewan yang membidangi masalah pendidikan ini.

Dengan memahami itu, Sofyan menyatakan, apa yang dilakukan guru di SMA Negeri 1 Banguntapan harus dimaknai sebagai bentuk ajakan berbuat baik. Apalagi itu ditujukan bagi siswi muslimah. Lain hal kalau ajakan itu disampaikan kepada siswa yang bukan menganut agam Islam.
“Masalah tersebut tidak perlu dibesar-besarkan,” pintanya. (kus)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bantul belum berjalan optimal. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah kalurahan adalah sulitnya mendapatkan lahan strategis untuk lokasi pembangunan.

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

Minat pengayuh becak konvensional di Kabupaten Bantul untuk mendapatkan bantuan becak listrik terus meningkat. Hingga pertengahan November 2026, tercatat lebih dari 500 pengayuh becak telah mengajukan Bantuan Presiden..

Harga Pakan Tembus Rp 420 Ribu, Peternak Telur Bantul Semakin Tekor

Harga Pakan Tembus Rp 420 Ribu, Peternak Telur Bantul Semakin Tekor

eternak ayam petelur di Kabupaten Bantul mulai tertekan akibat kenaikan harga pakan yang tidak sebanding dengan harga jual telur. Di tingkat kandang, harga telur hanya berkisar Rp 20.000 hingga Rp 20.700 per kilogram.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer