Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penataan Wisata Pansela Masih Terkendala

E
Penulis: Editor Content❯
ORASI: Kelompok Penambang Progo (KPP) saat menuntut Gubernur DIJ untuk turun tangan menghadapi masalah pertambangan ilegal di Kali Progo di Bundaran Srandakan (31/5).(IWAN NURWANTO/RADAR JOGJA)
ORASI: Kelompok Penambang Progo (KPP) saat menuntut Gubernur DIJ untuk turun tangan menghadapi masalah pertambangan ilegal di Kali Progo di Bundaran Srandakan (31/5).(IWAN NURWANTO/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul telah merencanakan penataan kawasan wisata pantai selatan (pansela) sejak 2007. Namun sampai saat ini, upaya penataan masih menemui berbagai kendala.

Sekretaris Dinas Pariwisata (Dinpar) Bantul Raden Jati Bayubroto menjelaskan, kendala yang dihadapi dinasnya adalah belum adanya anggaran dari pemerintah. Selain itu, status tanah di kawasan wisata yang kurang jelas, hingga minimnya kesadaran masyarakat tentang bahaya mendirikan warung di bibir pantai.

Jati mengaku, sudah cukup rutin mengimbau masyarakat agar tidak mendirikan lapak-lapaknya di daerah rawan. Khususnya di destinasi wisata Pantai Depok yang banyak berdiri warung semi permanen. Diakuinya, kawasan itu belum tertata cukup baik. Sebab, aturan aman bangunan kawasan pantai adalah 200 meter dari bibir pantai. Sayangnya, warung di kawasan Pantai Depok hanya berjarak 15 meter. "Memang kami akui pemahaman (masyarakat pemilk warung semi permanen di Pantai Depok, Red) terhadap kepatuhan dan ketentuan sempadan pantai belum maksimal," beber Jati Senin (18/7).

Meski demikian, lanjut Jati, tahun ini dinpar akan kembali membahas tentang garis besar penataan kawasan wisata pansela. "Jadi (kenapa tidak bisa terealisasi bertahun-tahun) kendalanya banyak hal," lontarnya.

Terkait dengan kondisi tersebut, Ketua Komisi B DPRD Bantul Wildan Nafis pun meminta agar pemerintah bisa terus melakukan upaya penataan di kawasan pansela. Terlebih jika melihat dampak gelombang tinggi yang menghancurkan warung-warung di Pantai Depok beberapa waktu lalu.

Politisi PAN ini pun mendorong pemerintah agar bisa melakukan kajian tentang relokasi. Namun harapannya, para pedagang bisa dicarikan lokasi yang aman dari potensi bencana. Sekaligus solusi terkait keberlangsungan aktifitas ekonominya. Di sisi lain, dia juga meminta agar masyarakat pelaku usaha di wilayah tersebut tidak ngeyel terhadap larangan mendirikan bangunan di bibir pantai. "Lapak-lapak yang di bibir pantai kan aturannya menang tidak boleh, pemda juga sudah sering mengingatkan," katanya. (inu/eno)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan KDMP di Bantul Terkendala Lahan, Banyak Kalurahan Kesulitan Cari Lokasi Strategis

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bantul belum berjalan optimal. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah kalurahan adalah sulitnya mendapatkan lahan strategis untuk lokasi pembangunan.

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

‎Pendaftar Becak Listrik Banpres di Bantul Tembus 500, Realiasi Penyaluran Dijadwalkan 2027

Minat pengayuh becak konvensional di Kabupaten Bantul untuk mendapatkan bantuan becak listrik terus meningkat. Hingga pertengahan November 2026, tercatat lebih dari 500 pengayuh becak telah mengajukan Bantuan Presiden..

Harga Pakan Tembus Rp 420 Ribu, Peternak Telur Bantul Semakin Tekor

Harga Pakan Tembus Rp 420 Ribu, Peternak Telur Bantul Semakin Tekor

eternak ayam petelur di Kabupaten Bantul mulai tertekan akibat kenaikan harga pakan yang tidak sebanding dengan harga jual telur. Di tingkat kandang, harga telur hanya berkisar Rp 20.000 hingga Rp 20.700 per kilogram.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer