Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dalam keterangan tertulisnya, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIJ menyebut ada beberapa laporan terkait dengan praktik jual beli. Di Bantul, ORI mencatat SMPN 1 Srandakan, SMPN 1 Depok dan SMKN Pundong.
Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul Isdarmoko menampik kabar miring pada tiga sekolah di wilayahnya. Ia memastikan bahwa semua sekolah di Bantul tidak melakukan praktik ilegal tersebut. Sebab, kebijakan terkait seragam merupakan kewenangan orang tua masing-masing siswa dan tidak boleh ada campur tangan dari pihak sekolah.
"Adanya laporan itu (praktik jual beli seragam) kami pastikan tidak betul. Sekolah tidak ada kaitannya dengan seragam dan kesepakatan dengan orang tua," ujar Isdarmoko saat dikonfirmasi, Kamis (7/7).
Sebagaimana diketahui, praktik jual beli seragam oleh pihak sekolah merupakan hal yang dilarang. Karena aturannya sudah jelas tertuang dalam Pasal 181 dan Pasal 198 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan . Serta pada Pasal 23 Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah yang melarang komite madrasah secara kolektif maupun perorangan menjual seragam atau bahan seragam.
Namun demikian, lanjut Isdarmoko, apabila ada sekolah di Bantul yang terbukti melakukan praktik tersebut, pihaknya memastikan bakal ada sanksi tegas yang diberikan kepada pihak sekolah. Mulai dari sanksi teguran hingga sanksi lainnya yang akan memberatkan sekolah. "Jika ada temuan sekolah menjual seragam, kami pastikan bakal menindak tegas sesuai aturan yang berlaku," ucapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala SMK N 1 Pundong Sutopo juga menampik dugaan praktik jual beli seragam di sekolahnya. Bahkan ia mengklaim pihak sekolah belum menerbitkan kebijakan terkait dengan penggunaan seragam kepada siswa lantaran masih sibuk mempersiapkan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Terkait dengan penggunaan seragam bagi siswa sendiri, Sutapa menyatakan bahwa pihaknya membebaskan orang tua dan siswa untuk membeli seragam secara mandiri. Bahkan, di tahun lalu juga tidak masalah apabila ada anak yang menggunakan seragam yang berbeda-beda karena seragam dicari sendiri oleh siswa. “Kami belum sampaikan apapun tentang seragam karena fokus PPDB dan MPLS,”katanya saat dihubungi. (inu/bah)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




